Kebocoran  Data, PSE, dan Penjual Barang Colongan
Menarik apa yang netizen ributkan akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu mengenai PSE, di mana penyelenggara layanan sistem elektronik harus mendaftar. Ketika sudah deadline dan ada beberapa layanan yang belum terdaftar diblokade Kominfo banyak yang teriak-teriak mencaci maki, bahkan pribadi Menkominfo, Johnny Plate.
Rasa jengkel dan luapan kemarahan belum surut terjeda drama Sambo membuat netizen sejenak berganti. Tema media sosial berkisar kisah tragis Brigadir Josua. Hal yang bertele-tele tidak karuan. Tiba-tiba mencuat berita kebocoran data.
Menarik, netizen yang mulai jengah, jengkel, dan juga bosan dengan drama Sambo yang makin meliar ke mana-mana mendapatkan bahan gibahan baru. Kebocoran data. Hal yang sebenarnya tidak baru-baru amat, sudah sangat sering terjadi, ujungnya juga sami mawon, tidak ada hal yang berubah.
Bebenah ba hangat-hangat tahi ayam. Ribut, riuh rendah, dan lupa kala ada kejadian baru. Lagi-lagi Kominfo, Johnny Plate yang terkena dampaknya. Makian, cacian kembali menguar. Aneh dan ajaib. Padahal bukan semata-mata Kominfo ini. Ada PLN, dulu BPJS, ada kepolisian, ada BSSN, ada dewan yang masih juga leda-lede soal UU PDP yang belum juga diketok.
Beberapa anggota dewan, Menteri Johnny Plate sudah bergegas-gegas untuk mengajak dewan proaktif untuk segera mengundangkan. Toh masih sama saja. Padahal bola liar dan panas itu ada di dewan. Ketika ada masalah  menterinya yang dicaci maki netizen.
Selain payung hukum yang sangat kuat dalam UU, perilaku banyak pihak dan orang juga sangat memalukan. Tabiat dan bahkan seolah budaya, di mana orang tidak malu-malu menjual data atau rahasia perusahaan. Â Apakah diretas atau dibobol oleh pelaku dari luar? Atau malah ada penjualan data ala internal yang memang mudah tergiur uang dan jabatan mungkin.
Ini karakter dari pihak dalam yang kebocoran data, pemilik data itu. Belum lagi    memang ada pihak-pihak yang memang suka menjual data dan melakukan pencurian atau nyolong data. Ini asa beberapa hal yang layak dicermati.
Apa iya, mau perorangan, lembaga, atau komunitas yang model demikian dan mau mendaftarkan PSE? Mereka ini kan identik, 11 12 dengan judi online, prostitusi online, atau pelaku kejahatan lain dengan basis digital, apa mereka mau mendaftar dan ikut aturan umum? Termasuk di dalam hal ini adalah pelaku terorisme.
Aneh dan lucu, ada kemalingan motor dan diperjualbelikan di sebuah market place atau dealer, apakah polisi atau DLLAJR pernah kena komplain karena toh sudah mendaftarkan kendaraannya dan ada registrasinya? Sama sekali tidak bukan?
Ilustrasi lain, ada pasangan suami istri yang telah mendaftarkan pernikahannya, kemudian datang PIL atau WIl, dan perkawinan itu bubar, apakah ada yang memaki KUA atau Catatan Sipil? Pasti tidak. Yang menjadi sasaran adalah pelakunya, maka lahir pelakor, pebinor, atau istilah lainnya. KUA atau Capilnya tetap baik-baik saja bukan?
Tuh maling selalu ada, toh tidak pernah kan ada makian pada polisi, atau pembubaran polisi. Memang ada yang berpikir demikian, toh dianggap tidak wajar. Sama saja dengan maling berdasi, dengan KPK yang begitu saja, setiap saat terdengar OTT yang tidak ada habis-habisnya. Apakah, ada cacian untuk KPK yang seolah tidak berguna itu?
Lihat LHKPN saja masih banyak yang abai. Ini kan identik dengan maling data dan maling dana anggaran demi kekayaan sendiri.
Lompatan logika. Ini adalah kekesalan yang tidak tahu juntrungannya, dan kemudian terlampiaskan, meskipun tidak sepenuhnya tepat. Kejengkelan pada Menkominfo, Johnny Plate lah yang lebih menjadi sasaran tembak. Bagaimana bisa keadaan yang terulang dan lembaga lain yang kena masalah, eh yang disasar Johnny Plate.
Benar, bahwa Kominfo memiliki tanggung jawab, tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan PSE juga.  Apakah ketika  ada kecelakaan atau bajing  loncat di jalan, karena sudah mendaftar ada STNK kemudian pihak kepolisian dan Kemenhub yang dimaki-maki? Polisi yang jelas harus melindungi masyarakat saja aman-aman saja dari kejaran makian netizen.
Merupakan perilaku lompatan logika yang harus dibenahi. Masalah ada di Kemenko PMK jauh lebih kuat dan kental. Bagaimana perilaku tamak, menjual data, tidak taat azas dan amanah, pencurian data seperti juga korupsi alias maling berdasi.
Tanpa kehendak baik untuk bekerja penuh amanah, dan juga tidak pernah berpikir memperkaya diri dengan jalan tidak benar, akan lebih baik. Ini sih utopis banget.
Tindakan yang layak dijadikan gaungan netizen itu adalah penegakan hukum. Selama ini kan sama sekali tidak ada hal demikian. Mana kasus BPJS? Ini sudah datang yang baru. Paling juga nanti lupa lagi.
Mendesak RUU PDP untuk segera diundangkan. Payung hukum yang sangat penting.
Terima kasih Â
