Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Radio, Kedaulatan RI, dan Kebocoran Data

20 Agustus 2022   20:10 Diperbarui: 20 Agustus 2022   20:18 214
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Johnny Plate: Kominfo.co.id

Masih dalam susana hari kemerdekaan, salah satu hal yang layak diingat dan dikenang adalah jasa penyiaran radio yang memberikan informasi kemerdekaan. Itu, alat satu-satunya yang mewartakan kemerdekaan hingga ke pelosok negeri, termasuk manca negara.

Jasa pewartaan itu yang membuat pengakuan negara-negara sahabat berdatangan. Ini penting, tonggak RI yang berdaulat mendapatkan pengakuan dari negara-negara berdaulat lainnya. Johnny Plate mengatakan itu dalam sambutan upacara kemerdekaan !7 Agustus 2022. Nasihat dan ajakan yang baik dan kontekstual.

Generasi sekarang sudah tidak  lagi paham radio. Memang di beberapa kota besar radio masih cukup eksis. Namun di pinggiran, siaran radio sudah tidak lagi menjadi pilihan hiburan dan sumber berita. Pada tahun 1945 radio adalah barang atau alat komunikasi yang sangat penting dan utama. televisi belum ada, apalagi internet.

Kecepatan berbagi informasi dan berita itu menjadi tulang punggung kala itu, dan radio adalah alat komunikasi paling modern waktu itu. Tanpa keberadaan   radio kemerdekaan itu tidak akan diketahui publik dunia. 

Karena  Sukarno-Hatta menggunakan momentum yang sangat sempit dengan sangat jitu. Persiapan yang sangat berbeda dengan kolaborasi pemerintah Jepang dengan BPUPKI, dan ini adalah semangat pemuda untuk menyatakan kemerdekaan.

Hal yang sangat penting publik pahami, bagaimana tidak, malah isu rumah tempat proklamasi dibacakan dijadikan polemik ultrakanan dalam menebarkan kekacauan sejarah.  Ini jauh lebih membahana sebagai bahan pembicaraan, padahal jauh lebih penting bagaimana kedaulatan Republik Indonesia itu berkumandang ke seluruh dunia.

Di tengah-tengah keadaan demikian, kegembiraan merayakan kemerdekaan, kembali tersembul pembicaraan kebocoran data. Kali ini dugaan kebocoran itu  menimpa      konsumen PLN. Beberapa waktu lalu, konsumen atau klien BPJS yang was-was karena datanya bocor. Beberapa hal menarik berkaitan dengan hal ini,

Pertama, soal data negeri ini abai. Lha beli bensin meninggalkan KTP saja sudah biasa. Itu memamg dulu, kala KTP bisa dengan mudah mencari kartu penggantinya. Nah, sikap abai ini tetap terpelihara, sehingga dengan gampang identitas pribadi sangat mudah terbagikan.

Kedua, ketidakpatuhan pada azas dan konsensus bagi orang-orang yang memegang amanat atau kepercayaan. Mudah terlena untuk menerima suap, menjual data atau hal-hal yang bersifat rahasia. Seolah bangga ketika berani mencuri model demikian.

Ketiga, hal yang sangat biasa. Sudah terkenal kalau sales atau marketing biasa berbagi data    konsumen dengan imbalan uang bensin atau rokok. Lagi-lagi ini adalah tabiat, agama bisa sangat keren, dikit-dikit bela agama, penistaan agama, tapi maling dan menjual rahasia seolah biasa saja.

Keempat, RUU PDP lamban untuk disahkan menjadi UU. Tarik ulur dan cenderung politis dari pada berpikir kepentingan bangsa dan negara, melalui masyarakat yang aman data dan informasi pribadinya.

Seolah para anggota dewan ini buta dan tuli. Sekian lama masih bertele-tele saja. Apakah masih mau menunggu data lain terpapar di mana-mana? Sepanjang tidak berdampak bagi potensi pemilih mereka akan diam saja. Berbeda jika sangat menentukan secara politik bagi mereka

Kelima, penegakan hukum yang setengah hati. Seolah kejahatan mengenai kebocoran data itu dianggap penting. Mana ada sih pemberitaan yang kontinue dan konsisten mengenai kebocoran data. Penegak hukum juga enggan kog mencari dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan tidak diselesaikan dan menyatakan kasus sudah kedaluwarsa. Wajar ketika kembali terulang.

Keenam, ini sikap mental pekerja di BUMN, ASN yang ngasal. Mereka tidak  peduli mengenai kepercayaan. Duit dan kursi yang mereka jadikan fokus. Miris ketika uang mengalahkan integritas.

Kominfo berjanji akan dengan segera menanggapi  kasus ini lebih menyeluruh mengenai siapa pelakunya. Hanya saja apa iya kolega penegak hukumnya memiliki  kepedulian yang sama. Jangan-jangan malah dibebaskan, atas nama solidatiitas.

Johnny Plate bekerja keras, infrastruktur, dan  capaian fisik, kini adalah mengenai data. Bagaimana membangun kepercayaan publik. Beberapa kota sebagai pusat data adalah sebuah harapan makin aman dan terjamin.

Terima kasih

Sumber:

https://www.kominfo.go.id/content/detail/43742/siaran-pers-no-328hmkominfo082022-tentang-menteri-johnny-ungkap-peran-komunikasi-via-radio-dalam-penegakan-kedaulatan-ri/0/siaran_pers   

    

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun