Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Putri Sambo, LPSK, dan Roy Suryo

11 Agustus 2022   16:14 Diperbarui: 14 Agustus 2022   14:58 293
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Intimidasi itu sangat mungkin dari siapa saja di Indonesia ini. Kekuasaan sekecil apapun bisa dimanfaatkan menjadi keuntungan pribadi, pasti  dilakukan kog. Apalagi memiliki pangkat, jabatan, pengikut lagi. Semua bisa diatur.

Fakta lapangan yang ada. Seolah rimba pindah ke tanah merdeka, yang belum sepenuhnya bebas dari perbudakan relasi kuasa. Suka atau tidak, negeri ini mayoritas masih berbau feodal. Orang berseragam, berkedudukan, berjabatan, memiliki kekayaan itu warga prioritas. Nah, sikap ini memang disukai beberapa pihak, dan itu maunya dilestarikan.

Nah kembali ke topik, apa kaitan LPSK dengan dua pelaku yang berkait erat dengan pelaku pelanggar pidana. Tanpa mendahului penegak hukum dalam kisah Putri atau mau menertawakan Roy Suryo. Ini hanya melihat sisi LPSK dalam menghadapi dua kejadian dan pribadi itu.

Terlalu gegabah mengeluarkan pernyataan, yang ujungnya belepotan dan ribet sendiri pada akhirnya. Ini sayang sekali lembaga resmi negara bertugas mulia, namun mudah dan murah mengeluarkan pernyataan yang bagi anak kecil pun sudah dianggap ndagel.

Wajar kepolisian membiarkan begitu saja, seolah angin lalu dengan rekomendasi yang diberikan atau dikeluarkan. Pada peristiwa Roy Suryo. Jika itu bukan pernyataan resmi toh tidak ada yang keberatan sama sekali. Jika itu mencatut, seharusnya mereka keberatan dong. Atau minta klarifikasi dan memberikan sebuah rilis yang menyatakan mana yang benar. Bisa jadi  Roy Suryo klaim sepihak.

Kurangnya evaluasi dan kontrol yang memadai. Ribetnya lembaga di Indonesia, jarang ada evaluasi menyeluruh, hanya sebuah seremoni, pada tahun anggaran demi cairnya anggaran tahun berikutnya.

Prosedural. Asal sudah sesuai dengan prosedur, dianggap cukup dan selesai. Padahal begitu kreatifnya anak negeri ini dalam ngakalin yang namanya prosedur. Mau seperti apapun hasilnya asal prosedur sudah dijalankan dianggap baik-baik saja. Lihat belepotannya  WTP ala BPK, apakah pernah ada tindakan apapun ke lembaga amanat UUD ini? Apalagi yang hanya berdasar UU.

Rendahnya azas kapatutan dan kepantasan. Orang sekarang gemar yang namanya viral.  Mengejar viral ini sering abai nalar dan moral, termasuk elit di manapun berada. Nah di sinilah peran moral itu menjadi penting. Orang paham kedudukan, siapa di balik apa, bukan asal bicara kebebasan berbicara.

Ideologis dan politis. Afiliasi pilihan politik dan ideologi banyak mengacaukan pola pikir elit negeri ini. Nah  mengapa mereka bisa kadang sekonyol itu mengeluarkan pernyataan dan pendapat, karena membela kepentingan yang ada di belakang mereka.

Rendahnya taat azas dan konsensus. Soal uang. Apapun dilakukan karena uang. Mengerikan, karena semua dicapai butuh modal. Jadi tidak heran akan keluar pernyataan konyol sekalipun mereka merasa baik-baik saja, karena ya itu sudah ada uang di balik itu semua.  Suka atau tidak ini sangat terbuka menjadi rahasia umum.

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan  

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun