Digitalisasi UMKM dan PSE, Jalan Menuju Negara Besar

Digitalisasi UMKM dan PSE, Jalan Menuju Negara Besar

Presiden Jokowi mengatakan, negara yang cepat akan menjadi yang terdepan di masa depan. Upaya membangun infrastruktur yang dikebut dengan sangat masif sebagai sebuah cara mengejar ketertinggalan. 

Poin penting dan  mendasar, karena mobilisasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Hilirisasi dan industrialisasi, titik penting untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri sendiri. Sekian lama bangsa ini hanya menjadi kacung di tengah kekayaan alam. 

Atas nama ketidakmampuan, akhirnya di bawah kendali negara lain yang memang sengaja membuat bodoh dan enggan berubah. Ketergantungan yang sekian puluh tahun ini seolah baik-baik saja.

Contoh, nikel pada tahun 2014 ekspor bahan mentah mendapatkan USD 1 milyar setara dengan      Rp  15 triliun.     Dalam tiga tahun upaya mencegah ekspor bahan mentah yang dimulai pada 2017 kenaikan sangat signifikan, menjadi Rp. 300 triliun di tahun 2021. Peningkatan yang sangat penting bagi bangsa dan negara.

Namun apakah ini juga berlaku untuk elit yang biasa mendapatkan keuntungan sebagai makelar? Jelas saja tidak. Lihat saja gonjang-ganjing dan isu bahkan tuduhan bagi pemerintah, khususnya Jokowi. Semua kebijakan akan dijadikan gorengan dan isu yang sangat panas. RUU Ciptaker, revisi UU KPK, dan kini PSE.

Presiden Jokowi mengatakan lebih lanjut, bahwa digitalisasi menjadi penting bagi usaha menengah, kecil, dan mikro. Itu adalah kekuatan ekonomi Indonesia. Ada 65,4  juta UMKM yang membantu 61%  ekonomi Indonesia. Lebih dari separo itu berarti pilar.  

Kolaborasi dari ketiga langkah ini akan membuat Indonesia mencapai posisi tujuh dunia pada tahun 2030 dan empat pada tahun 2045, dengan PDB di atas USD 3 triliun. Lebih dari tiga kali lipat hari ini.

KSP, melalui salah satu stafnya mengatakan PSE itu sebagai jaminan bagi para pelaku ekonomi digital agar pengelolaan data yang diambil oleh pelaku usaha digital menjadi bijak dan tidak menyalahgunakannya. Hal yang sangat mungkin terjadi di negeri ini. Lha di belahan barat yang demikian ketat dan disiplin saja biasa bocor.

Di negara ini sudah sangat sering terjadi kebocoran data. Konsumen dan juga produsen atau penjual jasa harus sama-sama mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan.  Hal yang tidak boleh dilanggar dan itu komitmen yang sangat baik. Harus didukung bukan malah  dimaki-maki seolah penjahat.

KSP berarti pihak istana, pemerintah ada dalam barisan yang sama. Cukup aneh dan lucu persoalan ini, bagaimana ada oposan dari bagian pemerintahan. Ada Sandiaga Uno dan dirjend pajak, berbeda dengan isu-isu lain yang cenderung pihak pemerintah senada, dan juga diam sekiranya berbeda pendapat.

Pilpres dan pilpres menjelang. Politikus yang minim prestasi akan memanfaatkan apapun momentumnya. Apa yang Johnny Plate, Menkominfo sudah dalam koridor yang benar. Ini adalah    perlindungan yang tepat untuk dunia digital Indonesia.

Semua negara memiliki aturan dan semua harus taat akan hal itu. Aneh dan lucu ketika banyak pihak yang mengikuti, ada beberapa yang terlambat, malah pada ramai-ramai dibela dan mencaci maki yang memberikan aturan itu.

Apa yang diterapkan ini sangat membantu bagi pertumbuhan ekonomi bahkan dalam jangka panjang. Salah satu poin penting yang oleh Presiden Jokowi terapkan dalam membangun negeri ini. Pantas saja begitu banyak penolakan akan hal ini. Ternyata karena  memang apa yang Jokowi lakukan itu membuat elit kelabakan.

Infrastruktur, pembangunan bangunan fisik yang tetap dihujat oleh sebagian pihak, hingga detik ini. Padahal begitu  besar dampak pembangunan jalan dan lainnya itu bagi mobilisasi warga dan juga ekonomi. Perjalanan antarkota menjadi lebih murah dan hemat waktu. Toh kampanye tidak makan semen dan infrastruktur itu terus berlangsung. Elit-elit juga termasuk.

Pihak yang biasa mendapatkan keuntungan dari inefisienlah yang memainkan narasi itu. Agar keadaan negara tidak lebih baik, berkutat pada kondisi sama di era-era lampau. Internal dan eksternal juga ikut terlibat.

Hilirisasi industri juga berdampak bagi elit yang relatif sama. Mereka bisa menjadi kaya  raya dan menumpuk kekayaan tujuh turunan dengan menjual aset negara. Hal yang terjadi berpuluh-puluh tahun seolah lumrah. Negara menjadi ATM pihak-pihak tertentu.

Digitalisasi itu perlu segi keamanan bagi semua pihak. Jangan sampai bahwa konsumen menjadi sapi perahan yang tidak berdaya. Johnny Plate selaku menteri yang memiliki tanggung jawab atas dunia digital mengeluarkan aturan bagi penyedia jasa. Mereka selama ini seolah raja yang tidak tersentuh. Konsumen menjadi obyek semata.

Johnny Plate menjadi ujung tombak   dunia digital telah menjadi pembantu presiden yang mumpuni. Duet maut sebagaimana MenPUPR yang getol membangun infrastruktur.

Terima kasih.