Peduli Lindungi: Kominfo.go.id
Peduli Lindungi  di Uni Eropa dan Oposan
Menarik, Uni Eropa menerima aplikasi Lindungi Peduli bisa sebagai sarana untuk masuk di 27 negara anggotanya. Pun bagi warga 27 negara UE yang mau ke Indonesia tidak lagi perlu memiliki aplikasi Lindung Peduli ketika ke Indonesia. Kedua belah pihak sudah mengupayakan, apa yang ada bagi warganya bisa juga diyakini dan diterima di masing-masing pihak.
Tentu saja ini kerja panjang untuk meyakinkan pihak UE, di mana mereka suka atau tidak, pasti sering meremehkan dengan apa yang dunia ketiga lakukan. Bagaimana mereka menilai apa yang terjadi pada awal pandemi di Indonesia. Mereka merasa Indonesia tidak serius dalam penanganan pandemi, atau merasa bahwa Indonesia memanipulasi data.
Hal yang identik tentunya mengenai apa yang pemerintah Indonesia gunakan, dalam hal ini aplikasi Peduli Lindungi. Lha di dalam negeri sendiri juga hal itu terjadi kog. Lihat saja tahun lalu, bagaimana narasi kebocoran data itu begitu panasnya. Apalagi oleh pihak oposan dan barisan sakit hati.
Bisa kembali dicek, di mana pada kisaran bulan September 2021 begitu banyak narasi kebocoran data mengenai sertifikat vaksin, di mana waktu itu sertivikat Presiden Jokowi beredar di media sosial. Padahal bukan mengenai aplikasi dan sistem semata, dasar "pembuatan" sertivikat palsu itu.
Data sertifikat Presiden Jokowi dibuat dari data yang ada di dunia digital, NIK diambil dari KPU yang memang terbuka, tanggal vaksin itu berita umum, bahkan sangat terbuka di mana-mana, karena termasuk sosialisasi kegiatan vaksin.
Anggota DPR dari oposan pun bereaksi sangat keras, tanpa mau tahu keadaannya. Suara untuk mendeskreditkan pejabat yang terkait, Menkes, Menkominfo, Johnny Plate juga terkena imbasnya. Media oposan juga membuat narasi seolah-olah pemerintah abai akan hal ini.
Pencurian data yang didengung-dengungkan, seolah itu adalah kesalahan pemerintah dan kelemahan aplikasi itu. Begitu ramai   dan ributnya waktu itu, seolah ini juga kegagalan dari pemerintah dalam menangani pandemi.
Kini, ketika keadaan sudah sangat lebih baik, pemerintah yang sudah setengah mati, dan upaya di tengah-tengah pandemi dan barisan sakit hati, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, selalu dijadikan bahan untuk melakukan yang katanya kritik. Selalu kebalikannya,. PSBB, PPKM, dan vaksin pun dijadikan bahan politis.
Mereka selalu membuat provokasi untuk masyarakat agar melakukan "pembangkangan". Tujuan akhirnya  agar   bisa membuat pemerintah tersudut dan gagal dalam menghadapi pandemi. Mereka ini oriientasinya adalah menjungkalkan pemerintah yang sah. Ini kan kacau, bagaimana pandemi namun malah menjadi sarana politis, bahkan makar.
Ekonomi terlihat lebih baik dari banyak negara lain, toh itu semua dinegasikan dengan narasi mengenai utang negara. Hal yang diulang-ulang terus, padahal, di masa lalu, utang negara gede tanpa ada pembangunan semasif seperti sekarang, ke mana mereka selama ini? Atau baru bangun? Â
Kini, aplikasi Pedul Lindungi pun diakui dan bisa dipakai untuk keluar masuk Uni Eropa, ini hal gede, eh juga pada diam. Tidak ada yang bicara sama sekali. Apalagi pihak oposan. Miris, kala pandemi sebagai kejadian luar biasa global dipakai untuk kepentingan politik oleh oposan nirprestasi.
Apa artinya dan makna Peduli Lindungi diterima Uni Eropa,
Pertama, bahwa aplikasi Indonesia sudah diakui di Uni Eropa yang terkenal ketat, maju, dan suka atau tidak, rela atau tidak, mereka menganggap negara ketiga itu masih dipandang sebelah mata, dan bisa diakui sebagai prestasi.
Kedua, ini soal kerjasama yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Wisatawan, karena negara-negara Uni Eropa menjelang masa libur. Jelas ini adalah peluang wisata. Kegiatan pariwisata yang membawa devisi, geliat bisnis ekonomi yang membantu  pemulihan pasca pandemi.
Ketiga, kerjasama lintas kementrian, ada Menkominfo, Menkes, MenBUMN, dan Menlu yang sukses dengan penggunaan Peduli Lindungi dan juga diplomasi ke UE dan bisa diakui. Ini luar biasa.
Keempat, lagi-lagi oposan gigit jari dan kesuksesan pemerintah dalam menangani pandemi, ekonomi tumbuh, kesehatan terkontrol, dan diplomasi internasional. Sukses gede.
Hasil tidak menghianati proses. Bagaimana pemerintah dengan gigih membuat keputusan-keputusan yang tidak mudah, di tengah pandemi penyakit, juga pandemi politik ala politikus sakit hati dan oposan.
Terima kasih Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H