Peduli Lindungi: Kominfo.go.id
Peduli Lindungi  di Uni Eropa dan Oposan
Menarik, Uni Eropa menerima aplikasi Lindungi Peduli bisa sebagai sarana untuk masuk di 27 negara anggotanya. Pun bagi warga 27 negara UE yang mau ke Indonesia tidak lagi perlu memiliki aplikasi Lindung Peduli ketika ke Indonesia. Kedua belah pihak sudah mengupayakan, apa yang ada bagi warganya bisa juga diyakini dan diterima di masing-masing pihak.
Tentu saja ini kerja panjang untuk meyakinkan pihak UE, di mana mereka suka atau tidak, pasti sering meremehkan dengan apa yang dunia ketiga lakukan. Bagaimana mereka menilai apa yang terjadi pada awal pandemi di Indonesia. Mereka merasa Indonesia tidak serius dalam penanganan pandemi, atau merasa bahwa Indonesia memanipulasi data.
Hal yang identik tentunya mengenai apa yang pemerintah Indonesia gunakan, dalam hal ini aplikasi Peduli Lindungi. Lha di dalam negeri sendiri juga hal itu terjadi kog. Lihat saja tahun lalu, bagaimana narasi kebocoran data itu begitu panasnya. Apalagi oleh pihak oposan dan barisan sakit hati.
Bisa kembali dicek, di mana pada kisaran bulan September 2021 begitu banyak narasi kebocoran data mengenai sertifikat vaksin, di mana waktu itu sertivikat Presiden Jokowi beredar di media sosial. Padahal bukan mengenai aplikasi dan sistem semata, dasar "pembuatan" sertivikat palsu itu.
Data sertifikat Presiden Jokowi dibuat dari data yang ada di dunia digital, NIK diambil dari KPU yang memang terbuka, tanggal vaksin itu berita umum, bahkan sangat terbuka di mana-mana, karena termasuk sosialisasi kegiatan vaksin.
Anggota DPR dari oposan pun bereaksi sangat keras, tanpa mau tahu keadaannya. Suara untuk mendeskreditkan pejabat yang terkait, Menkes, Menkominfo, Johnny Plate juga terkena imbasnya. Media oposan juga membuat narasi seolah-olah pemerintah abai akan hal ini.
Pencurian data yang didengung-dengungkan, seolah itu adalah kesalahan pemerintah dan kelemahan aplikasi itu. Begitu ramai   dan ributnya waktu itu, seolah ini juga kegagalan dari pemerintah dalam menangani pandemi.
Kini, ketika keadaan sudah sangat lebih baik, pemerintah yang sudah setengah mati, dan upaya di tengah-tengah pandemi dan barisan sakit hati, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, selalu dijadikan bahan untuk melakukan yang katanya kritik. Selalu kebalikannya,. PSBB, PPKM, dan vaksin pun dijadikan bahan politis.
