Masalah tambah parah, ketika jabatan birokrasi di daerah bukan karena kompetensi, sekadar kanca dalam timses waktu pilkada. Ini yang memorakporandakan tatanan birokrasi negeri ini yang memang sudah bobrok sejak lama.
Masih ditambah seleksi menjadi ASN yang masih carut marut pada masa lalu. Sangat mungkin sekarang pada posisi bisa menentukan keputusan. Wajar kekacauan yang terjadi.
Birokrasi, pejabat, masih banyak juga yang menggunakan penasihat spritual abal-abal. Tidak mesti agamawan, bisa juga kadang dukun yang tidak karuan juntrungannya. Memberikan nasihat bisa ngaco sengaco-ngaconya.
Semua memang harus dihadapi dan dijalani. Perlu waktu untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang memang malah sering menjadi penghambat pembangunan yang mau melaju kencang.
Terima kasih dan salam
    Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
