Kominfo, Johnny Plate sudah mengatakan, pasar digital kita besar. Perlu literasi digital yang masif. Peran bekerja sama lintas lembaga. Menag karena hoax dari pemuka dan tokoh agama, perlu tindakan tegas, keras, dan adil. Â Bersama kepolisian tentu saja.
Memasukkan dalam kurikulum, sehingga masyarakat diedukasi secara langsung. Tidak hanya memakai dan menjadikan media sosial tong sampah. Lagi-lagi perlu kerja sama dan kerja keras.
Politik. Nah ini masalah krusial. Lihat saja pecat Johnny Plate itu gawe orang politik. Negeri ini gaduh bukan karena kerja, hanya mau dapat kursi. Ribet dan ribut, pas bekerja maling dan mangkrak hasilnya. Susah membangun karakter berpolitik yang dewasa.
Nah, menemukan pembenaran yang sangat sahih, ketika menuntut profesionalisme kebocoran data karena adanya peretasan dan pembobolan data. Ini memang teknis yang harus menjadi tanggung jawab Kemenkominfo. Ribet lagi adalah RUU Perlindungan Data   Pribadi masih menjadi pro dan kontra, yang lagi-lagi bukan mengenai hal yang mendasar, namun karena kepentingan politis dan ideologis kelompok tertentu.
Mengenai kapasitas pegawai mau swasta, BUMN, atau negeri cenderung relatif sama saja. Benar, bahwa ini bukan kewenangan secara langsung Kominfo. Benar Johnny Plate selaku Kominfo sudah melakukan pelatihan literasi digital. Tetapi toh dampaknya masih jauh dari harapan.
Kesadaran bersama menjadi sangat penting. Di mana orang sudah seharusnya malu berbuat kejahatan dan malu mengeluarkan kata-kata kotor, makian, di muka umum. Jangan melupakan, dunia maya itu juga muka umum.
Toh, selama ini begitu saja terpampang di media sosial. Seolah hal lumrah. Sikap bertanggung jawab sangat rendah. Sekali lagi, benar ii bukan tugas Kemenkominfo, namun bagaimana pendidikan digital literasi juga harus menyasar hal-hal demikian.
Dunia media sosial itu menggobal, apa tidak malu, ketika etalasi media dan media sosial kita amburadul? Â Kerja sama dan bekerja bersama-sama itu sangat penting dan urgen.
Terima kasih Â
