Kominfo-Johnny Plate, Kebocoran Data dan Perilaku Tidak Bertanggung Jawab

Kominfo, Kebocoran Data, dan Perilaku Tidak Bertanggung Jawab

Tadi, pagi saat di dokter keluarga, mendengar, pasien darah tinggi denga bangga mengaku tensinya sangat tinggi karena baru makan duren satu sendirian. Dilanjutkan dengan pernyataan kalau obat rutin setiap bulannya tidak pernah dikonsumsi. Padahal ditanya dokternya obat selalu diminum.

Berbohong dengan begitu saja, ini bukan membual, tapi menipu demi keamanan sendiri. Wong pastinya dokter juga paham mana yang minum obat dengan rutin atau tidak kog. Demi makan enak rela berdusta, sama juga dengan demi gaya hidup kemudian maling uang negara.

Berbicara mengenai kebohongan, berkaitan dengan Kominfo yang paling jelas ya kebocoran data. Lihat saja di mesin pencari begitu banyak artikel, berita, dan pembicaraan mengenai kebocoran data. Terbaru jelas mengenai kebocoran data di BI. Mau pembobolan, atau keteledoran, atau malah sebuah kesengajaan, ini yang sangat penting untuk dijadikan pembelajaran bersama.

Bagaimana kebocoran data hampir setiap saat terjadi. Johnny Plate mengatakan, akan membangun empat (4) pusat data nasional terpadu. Hal yang baik, sehingga semua lembaga dan kementrian tidak usah mengadakan atau memiliki pusat data masing-masing.

Hal yang secara teknis itu mudah menjadi susah, karena kepentingan nyolong dan juga memang birokrasi di masa lalu dibuat ruwet, karena berkaitan dengan proyek, pengadaan, dan jelas ujung-ujungnya adalah uang. Hal yang mau dibenahi, namun tetap saja susah karena resistensi yang begitu kuat. Elit negeri ini sudah terlalu enak dengan kenyamanan, termasuk maling dan culas di dalam menggerogoti negeri ini.

Kominfo jelas yang menjadi jujukan dan rujukan yang berarti juga cacian ketika ada kebocoran data. Apalagi kala yang bermain adalah kepentingan politik. Secara teknis benar, sangat mungkin dilakukan dalam satu pintu, Kominfo. Apakah semudah dan sesederhana itu, ketika tabiat, perilaku, dan sikap pekerjanya masih tidak bisa dipercaya.

Benar, tupoksi kerja Kemenkominfo berkaitan dengan regulasi, pembangunan infrastruktur, dan teknis mengenai dunia digital dan keperluan komunikasi dan informatikan negeri ini. Masalahnya adalah,    tanggung jawab itu lemah. Lihat saja hanya karena data peduli lindungi presiden yang tersebar di media secara gamblang, tuntutan Menkominfo, Johnny Plate mundur dan diganti begitu kenceng.

Jelas bukan bagian dan ranah Johnny Plate secara langsung. Lebih tepat itu Kemenkes. Ya sudahlah, wajar, namanya juga masih belajar demokrasi.

Beberapa hal layak dicermati, perlu kolaborasi, kerjasama, dan juga adanya tanggung jawab itu secara bersama-sama bukan hanya egosektoral di dalam membangun negeri.

Pertama, kerjasama lintas kementrian untuk mendidik masyarakat. Hoax, sok kritis, dan kemudian juga saling serang menggunakan media sosial, jelas ranah Kominfo. Sama sekali tidak bisa  apa-apa Kominfo, namun dengan Polri,   badan siber,  kemenag, kemendikbudristek, Kemenko PMK, dan juga menPAN-RB duduk bersama untuk membuat program demi masyarakat yang lebih beradab.

Kominfo, Johnny Plate sudah mengatakan, pasar digital kita besar. Perlu literasi digital yang masif. Peran bekerja sama lintas lembaga. Menag karena hoax dari pemuka dan tokoh agama, perlu tindakan tegas, keras, dan adil.  Bersama kepolisian tentu saja.

Memasukkan dalam kurikulum, sehingga masyarakat diedukasi secara langsung. Tidak hanya memakai dan menjadikan media sosial tong sampah. Lagi-lagi perlu kerja sama dan kerja keras.

Politik. Nah ini masalah krusial. Lihat saja pecat Johnny Plate itu gawe orang politik. Negeri ini gaduh bukan karena kerja, hanya mau dapat kursi. Ribet dan ribut, pas bekerja maling dan mangkrak hasilnya. Susah membangun karakter berpolitik yang dewasa.

Nah, menemukan pembenaran yang sangat sahih, ketika menuntut profesionalisme kebocoran data karena adanya peretasan dan pembobolan data. Ini memang teknis yang harus menjadi tanggung jawab Kemenkominfo. Ribet lagi adalah RUU Perlindungan Data     Pribadi masih menjadi pro dan kontra, yang lagi-lagi bukan mengenai hal yang mendasar, namun karena kepentingan politis dan ideologis kelompok tertentu.

Mengenai kapasitas pegawai mau swasta, BUMN, atau negeri cenderung relatif sama saja. Benar, bahwa ini bukan kewenangan secara langsung Kominfo. Benar Johnny Plate selaku Kominfo sudah melakukan pelatihan literasi digital. Tetapi toh dampaknya masih jauh dari harapan.

Kesadaran bersama menjadi sangat penting. Di mana orang sudah seharusnya malu berbuat kejahatan dan malu mengeluarkan kata-kata kotor, makian, di muka umum. Jangan melupakan, dunia maya itu juga muka umum.

Toh, selama ini begitu saja terpampang di media sosial. Seolah hal lumrah. Sikap bertanggung jawab sangat rendah. Sekali lagi, benar ii bukan tugas Kemenkominfo, namun bagaimana pendidikan digital literasi juga harus menyasar hal-hal demikian.

Dunia media sosial itu menggobal, apa tidak malu, ketika etalasi media dan media sosial kita amburadul?  Kerja sama dan bekerja bersama-sama itu sangat penting dan urgen.

Terima kasih