2700 Pusat Data dan Efisiensi demi Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik
Indonesia telah merencanakan adanya sebuah Sistem Pemerintaha Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital untuk membantu layanan kepada masyarakat.
Era digital itu efisien dan efektif. Berapa banyak waktu terbuang untuk mengantri dan bolak-balik mengurus hanya sekadar kertas surat keterangan. Mengapa terjadi? Karena pegawainya tidak profesional dan masih banyaknya paradigma ketika bisa susah mengapa dibuat gampang.
Pelayanan dengan sistem digital sangat menguntungkan karena adanya transparansi, efekif, efisien, dan jelas memudahkan semua pihak. Perlu kecerdasan dan literasi digital. Tentu saja bagi para petugas, dalam hal ini ASN dan pegawai birokrasi apapun jabatannya.
Persoalan muncul adalah, berapa banyak aparat yang sudah melek digital, kecuali hanya man game, atau main medsos. Pemanfaatan ruang digital yang demikian luas, perlu kecakapan yang mumpuni. Lha bagaimana mereka akan memberikan efisiensi, ketiika mencari huruf A dan S yang berdampingan saja perlu beberapa detik.
Johnny Plate selaku Menkominfo telah banyak melakukan upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan dunia digital bagi semua pihak. Masyarakat, lembaga negara, dan juga tentu saja bagaimana mengurus pusat data yang begitu banyak dan beragamnya.
Ada 2700 pusat data milik pemerintah pusat dan daerah. Idenya adalah menjadi kisaran 8-12 saja. Sering terdengar kesulitan akses data, namun sekaligus juga kebocoran data. Ini masalah yang seolah ada yang membuat kesengajaan, agar negara ini memang jalan di tempat. Lagi-lagi sikap feodal, di mana yang penting mendapatkan keuntungan dari sana.
Kesulitan akses karena begitu banyak ragam data dan pusat penyimpanannya, sehingga sering tidak sinkron. Â Jelas bahwa ada sebuah unsur kesengajaan, sejak sangat lama. Jika data sangat mudah diakses oleh yang berkepentingan, kemudian dianalisis dan dicarikan sebuah keputusan untuk mendapatkan jalan keluar tentu sangat bagus.
Pada sisi lain, Johnny Plate perlu menyadari, bahwa aparat dan juga birokrat kita, dari bawah sampai atas itu tidak taat pada azas, tidak amanah, sehingga dengan mudah menjual data kepada pihak lain, demi mendapatkan keuntungan tertentu. Pengalaman bagaimana data Deny Siregar yang dibobol oleh pihak dalam.
Hal yang sama sangat mungkin terjadi demikian. Nah, sudah melek digital. Namun masih abai soal etika berselancar dalam dunia digital. Tentu saja orang ini sangat paham dunia internet, namun abai sebagai seorang yang terpercaya, demi ideologi dan bisa pula uang.
Kerjasama lintas kementerian sehingga  bisa menggeber pada 2023 pelaksanaan SPBE bisa berjalan dengan lancar. Kominfo bagian pembangunan infrastruktur digital. Ada Kemendagri, KemenPANRB, dan Kemen PPN/Bapenas, Menkeu,  Kepala BPPT, dan Kepala BSSN.
Khusus Kemenkominfo oleh Presiden mendapatkan tugas layanan infrastruktur digital, aplikasi yang menunjang SPBE Nasional, khususnya adalah Pusat Data Nasional. Ini sangat penting.
Selama ini data yang tidak terintegrasi dimanfaatkan sebagai bahan politis, data yang tidak transparan, sehingga akuntabilitasnya menjadi rendah.
Kemenkeu terlibat karena sebagai penyandang dana, juga bahwa selama ini adanya inefisien dan juga pemborosan, karena masing-masing lembaga dan kementrian, pimpinan daerah membangun sendiri-sendiri komponen Teknologi Informasinya. Padahal dengan penyatuan ini bisa sangat transparat, berkesinambungan, efektif, dan juga efisien.
Kominfo juga membenahi dan menyederhanakan adanya 27.400 aplikasi SPBE dari pemerintah pusat dan daerah  menjadi kisaran 50-an saja. 50 aplikasi umum dan 50  database sektoral terintegrasi.
Johnny Plate mengatakan, 97% dari 27 ribuan aplikasi itu tidak karu-karuan, sehingga malah mempersulit bukan membantu kemudahan pelayanan sebagaimana tuntutan era modern dan dunia digital.
Aplikatif mengenai pembaruan data ini adalah bantual dari pemerintah  untuk menanggulangi pandemi 19 dan juga pelaksanaan vaksin. Kerja keras yang perlu cepat namun mendapatkan kendala karena aplikasi yang tidak karu-karuan.  Hanya 3% yang cukup handal dan memiliki standar internasional. Ini masalah.
Toh tidak menjadikan itu sebagai sebuah kendala, namun sebuah peluang untuk maju dengan lebih cepat karena tuntutan zaman dan kondisi pandemi yang tidak terduga-duga, membawa kesempatan baru untuk lebih sigap lagi.
Jangan sampai peluang yang ada itu malah hilang dan menguap hanya karena tidak sigap. Pemerintahan yang efektif itu penting bukan semata slogan, namun juga terbukti di dalam kinerja. Transparansi dunia digital membuat kepercayaan publik meningkat dan memberikan kekuatan moral bagi pemerintah untuk berjalan dengan lebih cepat. Pemerintahan bersih bisa terwujud. Oramg-orang yang suka dalam ranah abu-abu atau gelap bisa sangat diminimalisasi.
Masalahnya adalah masih lebih banyak yang bermental manual di tengah dunia digital. Ini pekerjaan rumah yang tidak kalah beratnya dibandingkan membangun Pusat Data Nasional. Mengubah pola pikir dan pola tindak.
Digital sudah tersedia, namun kemampuan masih dangkal dan manual. Toh semua harus dijalani dan ada harapan untuk lebih baik pada waktunya.
Terima kasih
Sumber
https://aptika.kominfo.go.id/2021/04/dirjen-aptika-spbe-satukan-2700-pusat-data-instansi-pemerintah/
https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/penerapan-spbe-dan-rencana-pembangunan-pusat-data-nasional/
https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/kominfo-targetkan-pusat-data-nasional-selesai-tahun-2022/
