KSAL atau KSAD untuk Panglima TNI Mendatang?
Selamat Ulang Tahun TNI
Usai ulang tahun, TNI dihadapkan pada isu yang sangat hangat, mengenai siapa yang akan menjadi Panglima TNI berikutnya. Marsekal Hadi, memasuki masa pensiun. Pengalaman, sepanjang Presiden Jokowi, tidak pernah memperpanjang usia pensiun untuk tujuan tertentu. Malah sering lebih muda sudah diganti dan pensiun.
Posisi yang sangat strategis, politis, dan terutama ideologis. Menjelang 24, kondisi memanas itu pasti. Pembangunan itu perlu keamanan dan ketahanan yang tangguh. Kesempatan pula bagi si pejabat untuk mendapatkan panggung untuk terlibat dalam gelaran pilpres. Sah dan bisa jadi.
Keadaan ini pelik, jangan sampai, panglima malah asyik  membangun citra diri demi pilpres, kemudian abai mengenai tanggung jawabnya pada negara. Politik boleh dan sah, asal tidak kemudian mengabaikan tanggung jawab.
KASAU kecil kemungkinan, karena rotasi jabatan usai reformasi dijalankan. Kemarin baru saja dari Angkatan Udara, bisa saja sih, toh Presiden Jokowi tidak kaku dalam menerapkan rotasi itu.Â
Benar, bergilir itu baik, demi keadilan semua matra. Tetapi tidak tentu juga pejabat yang saat itu memimpin tepat ketika harus naik menjadi panglima. Jadi bisa saja, bukan "jatahnya" sebagaimana kemarin terjadi dari AD ke AD lagi.
Melihat keadaan terkini, panglima dari angkatan udara sangat kecil. Hanya dua yang mungkin, KSAL lebih gede peluangnya, dan KSAD. Â Layak dicermati kedua kepala staf itu.
Secara usia dan angkatan, mereka berdua relatif sama. Selisih satu tahun, lebih senior Andika. Masih relatif cukup untuk menjabat sebagai panglima. Artinya, secara usia keduanya masih sama-sama pantas dan layak.
Secara kepopuleran, jelas Andika Perkasa lebih tenar. Angkatan darat memiliki anggota terbesar. Mereka jua terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga media. Bandingkan dengan angkatan laut yang jauh lebih kecil dan interaksi dengan warga pun media tidak semasif darat.
Masa-masa genting rivalitas pilpres, Andika juga berperan cukup krusial dan tegas dalam menindak anak buahnya yang bermain politik praktis dan keluarganya bertindak tidak selayaknya keluarga prajurit.
Hal yang sama tidak ada dalam keluarga besar AL. Tentu saja ini bukan menjadi poin utama dan penting. Hanya soal popularitas keduanya dibantu kondisi politik yang terjadi.' Tentu saja  bukan hal yang utama.
Kesigapan Andika menyediakan tenaga pengganti sebagai pengemudi ketika Pertamina diboikot sopir, juga hal yang susah dilakukan oleh KSAL. Ini masalah, keberadaan dan jumlah anggota. Hal praktis yang sangat mungkin dilakukan oleh KSAD.
Menarik apa yang dipaparkan Setara Institute yang mengadakan survey pada 100 ahli. Mereka disodori pernyataan mengenai integritas, komiten pada antikorupsi, dan sikap netralitas politik. Â Pada survey ini Andika reltif unggul, meskipun tidak cukup signifikan. Memang KSAU seolah tidak pada level yang setara.
Mengenai HAM, Andika mendapatkan poin yang kalah dari Yudo karena pemberitaan soal pelanggaran HAM, meskipun perlu klarifikasi lanjutan. Ini kan pemahaman dan pengetahuan dari para ahli yang ditunjuk menjadi responden.
Soal kedua yang Andika kalah adalah mengenai komitmennya pada pemberantasan korupsi. Bagaimana Yudo dikatakan lebih rajin melaporkan harta kekayaannya pada KPK dibandingkan Andika yang relatif tidak lancar pelaporannya.
Sikapnya pada politik, netralitas TNI pun Yudo dinilai unggul dari Andika Prakasa. Ingat, ini kata ahli yang disurvey, bukan kata dewan atau kata presiden.
Toh panglima itu  hak prerogatif sepenuhnya presiden, meskipun berkonsultasi dengan DPR. Sepanjang ingatan, Presiden Jokowi selalu hanya mengirim satu calon untuk menjadi Panglima TNI dan juga Kapolri, semua lancar-lancar saja.
Kali ini pun paling-paling juga sama. Tanpa ada kesulitan berarti. Paling juga catatan yang biasa saja.
Perlu menjadi perhatian adalah, masalah klasik, keamanan dengan masalah terorisme dan juga faham radikal yang sangat mungkin semakin susah karena HTI sudah dilarang secara resmi.Â
Tetapi, toh masih saja nyaring bersuara dengan sangat susah diselesaikan karena sudah begitu banyak pihak yang telah menganut paham yang sama.
Bagaimana Panglima TNI yang baru mampu meminimalisasi keadaan ini. Hal yang  sangat sulit karena keberadaan mereka yang sangat cair. Bisa menjadi apa saja dan di mana saja.
Korupsi ini juga maslaah klasik negara ini. Desas-desus soal seleksi menjadi anggota TNI dengan menyuap dan sebagainya itu sangat nyaring, tetapi tetap saja susah dibuktikan, karena sama-sama tahu. Yang tidak terima mana bukti pembayaran. Apalagi yang diterima, meskipun belum tentu karena uangnya, toh sama saja, ke mana uang itu.
Berkaitan dengan itu akhirnya juga profesionalitas militer bisa menjadi taruhan. Kinerja buruk, korup karena mencari kembalian modal.
Lebih lanjut adalah alutsista. Jika perilaku korup masih saja kuat, bahaya dong alutsista, baik pembelian atau perawatan uangnya bisa diambil. Kadang ini urusannya dengan nyawa. Ingat kapal selam yang baru saja patroli abadi.
Belum lagi mengenai ketahanan dari geopolitik global yang makin tidak mudah. Jangan sampai gagap apalagi malah salah menilai situasi.
Isu dalam negeri terutama netralitas, afilasi politik dan ideologi juga penting. Bagaimana panglima bisa meminimalisasi friksi yang ada di tubuh TNI, tidak semata matra saja, namun juga ideolog.
Siapapun  yang menjadi Panglima TNI adalah prajurit yang terbaik untuk TNI. Perjalanan panjang mereka telah teruji.
Terima kasih dan salam
