Di Balik Peryataan KPK Tidak Menonaktifkan Novel Baswedaan dkk
Ketikdaklolosan TWK seolah menjadi bencana besar bagi sebagian pihak. Padahal itu sesuatu yang biasa, normal, dan jutaan lainnya juga mengalami. Mengapa menjadi luar biasa? Karena yang tidak lolos itu punya power, jaringan, dan biasa mewarnai keadaaan dengan narasi mereka.
Abraham Samad mengatakan, tanpa Novel jangan harap ada OTT sekelas menteri. Sama jga ketika Abraham dulu pernah mengatakan, enggan jadi menteri, karena lebih mudah menangkap presiden ketika menjadi ketua KPK.
Ada narasi lain, dendam Firli maka menyingkirkan Novel dan ketua WP KPK. Aneh dan lucu, ketika yang berbicara mantan komisioner dan sekelas akademisi. Â Mengapa menjadi aneh? Perilaku kelas komisoner, pegiat keilmuan kan sudah seharusnya terukur dan memiliki landasan ilmiah yang kuat.
Apa yang terjadi selama ini hanya asumsi, klaim, dan narasi omong besar. Â Mengapa demikian?
KPK sekarang relatif nihil prestasi besar, cenderung tebang pilih, dan hanya menyasar partai pendukung pemerintah yang sangat solid. Nasdem berkali ulang disebut toh aman-aman saja. Tentu saja bukan membela partai lain dan menyudutkan partai yang satu. Bayangkan jika yang terlibat dan disebut itu PDI-P Â begitu, seperti apa aksi dan reaksi mereka.
Pimpinan daerah yang kacau balau juga aman-aman saja, eh tiba-tiba terdengar orang lagi tidur di OTT. Ini, deretan panjang drama Korea yang mereka ciptakan.
Ketika ada upaya membawa KPK menjadi organisasi, lembaga, dan komisi yang wajar, dengan adanya pengawas, status pegawai yang sama, tiba-tiba narasi pelemahan kenceng. Mengancam keluar yang hanya ternyata sampai tidak lolos test malah ngotot tetap jadi pegawai, ini ada apa? Â Ada ketidakkonsistenan pernyataan dan sikapnya sendiri. Ada apa?
Seolah lembaga ini paling hebat, suci, dan selalu benar. Pengawasan, di manapun lembaganya ada. Kecuali kerajaan. Kepresidenan saja ada pengawasnya, hakim ada, jaksa ada, hanya KPK yang merasa paling benar, enggan diawasi.
Pengawasan menghasilkan emas hilang dua kilo gram, truk kabur, dan pemerasan yang tiba-tiba berubah menjadi penyuapan. Padahal dua hal yang lain.
Pimpinan KPK mengatakan, tidak menonaktifkan para pegawai yang tidak lolos TWK, namun pekerjaan mereka atas seizin dan perintah atasan yang ditunjuk. Ini ada yang aneh dan lucu.
Satu, berarti selama ini ada pegawai dan mungkin pejabat KPK yang bekerja menurut kemauan sendiri. Hal ini sudah terang benderang mereka akui selama ini. Menolak pengawas, ini kan karena keberadaan mereka tidak mau diketahui, ngaco, seenaknya sendiri, dan sebagainya. Makin terbukti keadaan yang sebenarnya.
Dua, bukan penonaktifan, hanya harus izin dan perintah. Â Bagus, cukup berani. Masih menenggang bahwa mereka toh sudah bekerja, berjasa, dan tahu banyak mengenai KPK. Wajar mereka tidak dipecat, asal tidak memiliki keleluasaan seperti dulu.
Seolah ada bagian inti KPK yang malah lebih berkuasa dari pada komisioner, Lihat ada  pejabat yang mengerak di sana.
Tiga, ini jauh lebih sadis, menyiksa, dan menyakitkan, di  mana biasanya penguasa mutlak, kini tidak memiliki kewenangan kecuali atas izin dan perintah atasan. Sama juga dengan pejabat yang tidak ada kerjaan, selain menjadi "kacung" semata.
Empat, hati-hati, ingat, mereka ini solid sekian lama. Jangan sampai atasan yang ditunjuk malah kalah dan dikendalikan. Bisa berabe dan berbahaya. Â Penyakit itu menular, berbeda dengan taat aturan itu lebih sulit untuk dijadikan budaya.
Narasi selama ini sangat kental dengan retorika dan itu bukan tidak mungkin akan membawa keadaan yang sama dengan pola yang berbeda, namun orang yang sama. Kan sama juga bohong.
Harapannya sih, demi lebih baiknya KPK. Rekam jejak yang "berseteru" dan yang membela sudah jelas kog. Masih akan panjang, dan KPK yang bersih dan tepercaya lagi menjadi sebuah hadiah lebaran yang sangat indah.
Terima kasih dan salam
