Ada pula pendapat, jika ini adalah upaya Demokrat untuk menarik  perhatian publik. Hal yang meskipun logis, lemah dalam beberapa alasan. Jika permainan, kata-kata yang dipilih tentu tidak demikian keras dan cenderung kasar.
Pihak lain lagi melihatnya, ini adalah upaya Moeldoko mencari kendaraan untuk 2024. Lagi-lagi itu sah dan bisa iya, bisa tidak. Semua kemungkinan dalam politik itu bisa saja demikian. Yang jelas Moeldoko telah menjadi ketua umum versi KLB. Tinggal menanti ke mana arah angin ketika legalitas dari KemenkumHAM nantinya.
Moeldoko-Gatot Nurmantyo
Ini baru seimbang, setara, dan sama. Mereka sama-sama bintang empat penuh, dan jenderal sekaligus panglima. Bagaimana usai atau post panglima itu yang menarik dicermati. Politik itu memerlukan waktu yang tepat, kondisi yang pas, dan adanya "dewi fortuna".
Siapa menyangka Moeldoko yang sempat hilang malah kembali moncer dan menjadi KSP. Padahal awalnya Gatot Nurmantyolah usai panglima bisa sedikit naik pangkat menjadi cawapres misalnya. Ternyata tidak.
Moeldoko malah mengambil kendali Demokrat dengan segala pro dan kontranya. Layak ketika SBY meradang dan merasa malu, mohon ampun pada Tuhan karena pernah menempatkan Moeldoko menjadi panglima.
Eh Gatot  Nurmantyo mengatakan yang sebaliknya. Ia menolak diajak menggulingkan AHY karena merasa tidak layak memperlakukan itu. Ia ingat jasa SBY. Sempat mengatakan ia juga ingat jasa Presiden Jokowi. Nah menarik, bagaimana perilakunya pada pemerintahan Jokowi, atau kepada Jokowi sebagai pribadi.
KAMI itu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Pertanyaan sederhana, memang Indonesia mau diselamatkan dari apa? Atau menyelamatkan Indonesia dari apa? Suka atau tidak, rela atau  berat hati, toh negara ini sedang baik-baik saja. Tidak ada keadaan yang sangat gawat, apalagi darurat.
Benar, ada kekurangan di sana-sini, masih banyak keprihatinan. Tetapi apa yang KAMI gelorakan minim yang mendasar. Malah kalau tidak terlalu kasar cenderung halu. Komunis, ke  mana ide itu ketika ia adalah Panglima TNI. Kog tiba-tiba saja datang.
Sedikit naif, ketika Gatot Nurmantyo menolak dan mengatakan karena merasa hutang budi. Lha kepada Jokowi kog tidak? Atau karena satu barisan dan satu jalur perjuangan? Bisa saja demikian.
Atau karena sudah ada KAMI dan itu bisa menjanjikan? Sangat mungkin. Tetapi jauh lebih susah dari pada sudah ada parpol dan tinggal mengupayakan legalitasasi untuk ke depannya. KAMI masih sebuah gerobag yang perlu banyak kinerja lain untuk menjadi kendaraan politik yang lebih pas untuk kendaraan pilpres.
