Menarik, usai isu kudeta dan riuh rendah serakah dan hibah, melebar ke makam almarhum Gus Dur, eh ada pula elit mereka yang menyoal Hambalang. Mengatakan malaikatpun tidak bisa membangunnya karena tidak ada anggaran.Â
Politikus ini menyoal karena dewan telah memberikan catatan, bahwa proyek ini sedang dalam masalah hukum.
Apakah demikian sulit atau susahnya kasus Hambalang ini, sehingga malaikatpun tidak bisa? Usai melihat-lihat, membaca, dan mencerna bahasan sejak tahun 2016, ternyata tidak seekstrem itu. lucunya lagi, malah orang Demokrat yang suka atau tidak adalah biang keadaan mangkrak.Â
Siapa yang bisa membantah kalau elit Demokrat masuk bui karena proyek ini?? Â Atau tidak percaya silakan cek di google, siapa saja yang terseret namanya karena proyek Hambalang.
Eksekutif, legeslatif, atau kader dan pengurus, jajaran top Demokrat ikut terseret dan terjun bebas dalam kasus ini. Ini fakta yang terjadi. Hukum sudah menyatakan demikian, susah untuk mengelak. Menjadi aneh dan lucu, ketika orang Demokrat, kolega mereka sendiri yang mengatakan, malaikatpun tidak bisa membangun.
Ternyata KPK hanya menyita dokumen, bukan proyek. Rekomendasi KPK bisa lanjut dengan catatan bahwa jangan sampai terulang kasus yang sama, sehingga perlu pendampingan ahli yang kompeten, termasuk pada kemungkinan dan catatan dari ahli. Tidak menyoal sama sekali kalau Hambalang tidak bisa lanjut.
Dewan yang menandai dan memberikan kuncian bahwa proyek bermasalah juga bisa mengubahnya, mengapa harus malaikat dibawa-bawa? Tren mainkan narasi bahasa agamis mulai menjadi gaya baru. Usai kata Tuhan tidak suka dan lagi kini hadir dengan malaikat tidak bisa membangun. Padahal hanya teknis komunikasi biasa.
Seharusnya politikus dari partai lain, bukan malah Demokrat yang mengatakan hal demikian. Contoh, partai lain akan mengatakan, malaikatpun tidak akan bisa membangun  jika anggarannya sudah habis disunati dari sana sini. Itu lebih pas. Menyoal ketidakadaan anggaran karena dewan sudah menandai proyek bermasalah itu tidak menjadi akhir dari segalanya.
Aksi yang sia-sia, malah memerciki muka dengan air ketika kader Demokrat berbicara Hambalang. Faktanya KPK sudah memberikan lampu kuning, kementerian PUPR pun sanggup, presiden sudah memberikan signal. Tetapi memang masih lebih banyak prioritas. Apalagi jika ranah politik yang masuk lebih ribet lagi.
Bendungan Tukul, yang dibangun Jokowi usai tertunda sekian lama saja oleh kader Demokrat masih dipersalahkan. Molor sejak dipegang Jokowi, tanpa mau tahu pembebasan lahan yang mangkrak dan tidak dilakukan apa-apa sejak mereka masih berkuasa. Ini hal sepele, kecil, namun mematahkan semangat membangun.
Jangan sampai nanti malah mereka tidak mau tahu soal kerugian negara, namun malah membanggakan itu sebagai proyek dan prestasi mereka. Memang hal yang remeh, tidak penting sama sekali model demikian, tetapi toh menghabiskan energi.
