Wisma mahasiswa Papua. Kunjungan dan kehadiran Ganjar di sana sebagai bapak, sebagai sesepuh, mencari tahu khabar, ngaruhke, bagaimana kondisi anak-anaknya. Air mati sekian bulan, dan langsung mengalir, tagihan dibayarkan. Tidak perlu ribet, berbelit birokrasi.
Berkaitan dengan pemerintahan pusat, Ganjar mengatakan kepada Presiden Jokowi, kalau Jawa Tengah memilih jalan rekayasa, ada upaya berbeda dengan bansos, sehingga tidak sedikit-sedikit meminta pusat. Ada upaya dan usaha sehingga bisa bagi tanggung jawab.
Ganjar yang sukses membuat investor tenang karena upah buruh terjangkau, buruh juga senang karena UMR mereka cukup untuk kehidupan di Jawa Tengah. Pengaturan semua lini yang mencoba untuk mencari keseimbangan, pengusaha suka, buruh bahagia, bisa terjadi. Sebuah hal yang seolah utopis itu pun mampu dilakoni. Ini prestasi.
Anak yang tahu bot repote bapak. Semua juga paham, Amerika Serikat saja pontang-panting untuk mengurusi itu. Jelas uang itu mutlak karena banyak warga yang terdampak tidak bisa mendapatkan pemasukan. Ekonomi ada yang melambat dan lumpuh bahkan. Ada pimpinan daerah, bahkan bukan hanya satu, mengatakan, apa-apa pusat, pusat lamban, pusat kacau, menunggu pusat. Lha buat apa ada pemerintah daerah?
Ketika uang perimbangan pusat daerah menjadi fokus, ketika bansos mengatakan tidak punya uang. Siapa yang bohong, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal ini Menkeu dan Menko PMK?
Rekam jejak, siapa yang biasa membangun narasi semata tanpa bukti? Bisa ditengarai siapa yang membual dan siapa yang menyatakan kenyataan sebenarnya. Menkeu berbohong, habis dana negara. Tidak akan juga pernah menjadi pejabat di Bank Dunia. Rekam jejak dan integritas menjadi penilaian penting tingkat dunia.
Apa mungkin Menko PMK dan Menkeu kongkalikong untuk menyatakan DKI tidak punya uang, sedangkan aslinya punya? Apa keuntungannya coba? Apalagi kedua pernyataan menteri sinkrong satu sama lain. diperjelas Mensos bahwa datanya amburadul. Tambahan fakta dan bukti. Lapangan juga memberikan laporan yang sama.
DPRD DKI juga memberikan sedikit bukti, ketika mereka beramai-ramai mendukung PSI untuk mencabut commitmen fee balap tamiya, eh formula elektronik. Dana lebih dari 500 M, bisa untuk mencukupi dana untuk bansos. Jika uang ada dan baik-baik saja, tidak akan ada Gerindra mendukung PSI.
Sudah lebih dari cukup untuk melihat siapa yang mengelabui, dan mana yang benar. Menjadi aneh dan lucu, mengapa daerah lain bisa menolong warganya dengan tidak ribet? Itu kajian lain.
Keberadaan pemerintah daerah itu mengatur roda pemerintahan, sosial, budaya, dan apapun daerah itu bisa berjalan dengan tertib dan terkendali. Kerja sama dengan pemerintah pusat dalam kadar tertentu. Keuangan jika memang tidak mampu bisa meminta pusat karena memang di sanalah yang mengatur keuangan negara dari berbagai sumber.
Ternyata ada yang membantu pusat, ada pula yang hanya nyadong pusat, sama juga bapak sedang kena PHK anaknya ngotot beli motor baru. Namanya anak tidak tahu diri. Toh masih ada anak yang bisa menabung dan mengatakan, Pak gunakan celengan saya untuk membelikan motor abang dari pada ngambeg.
