Harga Masker dan Kegentingan Jakarta, Kali ini Anies Benar
Beberapa waktu ini keberadaan virus corona menjadikan banyak spekulan. Paling parah jelas yang memainkan harga masker. Miris bahkan dunia internasional sampai mewartakan hal ini. Beberapa pihak  memang masih bernaluri waras dengan menahan diri dan bahkan ada penyedia jasa penjualan on line menegaskan penjual yang memainkan harga tidak wajar akan mendapatkan sanksi.
Toh banyak pelaku usaha yang masih berpikir normal, tidak mengejar keuntungan berlebihan. Naik satu atau dua ribu ya patut, kalau sudah puluhan bahkan ratusan kali lipat itu sudah tidak lagi bisa diterima akal. Bagus, ketika banyak dilaporkan adanya orang-orang baik yang masih memiliki sisi kemanusiaan yang tidak ikut-ikuta ngawur.
Ketika di Makasar ada mahasiswa yang membeli masker kemudian hendak mengirim ke luar negeri, masih belum seberapa kaget. Mereka sih mencari untung toh juga susah payah mengumpulkan dari toko ke toko, apotek ke apotek. Dan mereka ini anak muda, mau usaha, meskipun abai sisi tertentu.
Pemkot Surabaya juga mengumpulkan banyak masker dan kemudian membagikannya kepada rakyat. Ini juga masih sangat wajar. Melayani kebutuhan masyarakat. Sudah sejak bulan bersiaga untuk itu.
Paling lucu yang ada di Jakarta dengan keriuhan khasnya yang bolak-balik salah, ralat, dan reaksi dewan daerahnya yang kagetan. Seolah-olah SOP perilaku pemerintahan DKI itu, kebijakan, ralat, dan dewan kaget. Satu paket pakem yang tidak dapat diganggu gugat. Lha ke mana mau maju jika selalu demikian. Pengawas dan yang diawasi sama lucunya.
Ada dua hal yang layak dicermati persoalan masker di Jakarta ini.
Pertama, awalnya kan pemrov akan menjual masker dengan nilai jual @ Rp. 6.000,00, enam ribu rupiah per helai karena pembelian seharga tiga ratus ribu rupiah dengan isi 50 helai. Sangat logis, atematis juga pas. Pemrov tidak mengambil untung. Â Masalahnya adalah mengapa Surabaya bisa membagikan dengan gratis, sedang Jakarta dengan APBD yang puluhan kali lipat malah bisa memberikan dengan cuma-cuma.
Kan aneh, seolah-olah tidak ada yang salah membeli dan harga jual sama. Baik-baik saja, ketika mengatakan harga jual dan harga beli tidak ada perbedaan. Namun di toko tertentu jauh lebih murah. Ini kan menjadi masalah, bukan hanya sebuah persoalan sepele. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Jika pihak lain, Â bukan pemerintah saja bisa lebih murah mengapa pemerintah menjual lebih mahal?
Kedua, kemudian SOP tahap kedua adalah salah, ralat, itu tidak sepenuhnya demikian. Nilai belinya memang sudah mahal. Nah jika ada penjual menjual di atas harga kewajaran, sebenarnya Pemprov justru menggandeng kepolisian untuk menindak ini. Menjadi lucu ketika mereka membeli harga di luar kewajaran. Ada apa?
Mereka malah bisa disangka mendukung spekulan dong. Lihat di Jawa Tengah dan di Makasar nyatanya digrebeg. Berarti ada pelanggaran hukum. Atau karena pemerintah daerah kemudian lepas dari tuduhan menjadi bagian spekulan?
