Pemerintah Tidak akan Pulangkan Teroris, Gloria, dan Archandra Tahar
Mahfud MD menyatakan dengan tegas, lugas, dan keras, pemerintah tidak akan memulangkan teroris. Hal ini bisa dicek dalam pemberitaan Kompas.com. Pewarta sendiri memberikan judul Pemerintah tidak akan memulangkan WNI eks-ISIS, berbeda di dalam badan berita.Â
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud.
Pemerintah mempertimbangkan dua ratus juta penduduk lainnya. Namun masih ada  kemungkinan untuk membuka kemungkinan membawa pulang anak-anak, di bawah 10 tahun. Kasus per kasus bukan dalam konteks secara keseluruhan ditolak.
Jelas pas, baik, dan mendengar aspirasi sebagian besar dari rakyat dan juga ormas, ataupun elit negeri ini. Hanya sebagian  kecil orang, pejabat, dan juga lembaga yang menyatakan dukungan, toh itu bisa dikatakan pendapat pribadi per pribadi bukan sebagai sebuah keputusan resmi kelembagaan.
Layak dilihat juga ke belakang, bagaimana menjelang peringatan kemerdekaan tahun 2016 yang lalu, ketika ada salah satu pasukan pengibar bendera yang ternyata berkewarganegaraan ganda. Pro dan kontra langsung riuh rendah. Nasionalisme seolah tercoreng. Padahal itu tidak akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.
Apa yang mampu dibuat anak-anak coba? Toh permintaan untuk tidak ditugaskan benar-benar terjadi dan ia hanya menjadi "penonton". Coba apa salah Gloria. Apa ia paham sebelumnya, toh yang riuh rendah juga kiranya tidak paham juga sejatinya.
Hal yang identik juga terjadi ketika kabinet yang lalu, ketika Archandra telah dilantik menjadi menteri. Lagi-lagi riuh rendah, ribut, dan meminta untuk diganti. Okelah soal ancaman keamanan  negara memang bisa dan ada.  Jadi sedikit berdasar dari pada soal Gloria. Permintaan dan desakan untuk mengganti pun bermunculan dan akhirnya terjadi.
Kewarganegaraan Archandra yang diakui pihak lain karena kompetensinya. Kemampuan, daya pikir, dan intelektualnya dihargai pihak asing, dan bangsa ini panik ketika ada "kesalahan" administrasi. Ributnya bukan main.
Toh masih bisa diselesaikan dan akhirnya Archandra bisa menjadi wakil menteri. Kemampuan, prestasi, eh dikalahkan oleh selembar pengakuan asing atas kewarganegaraan. Ini berkaitan dengan kewarganegaraan. Coba apa kemampuan dan ancaman Archandra bagi keamanan nasioal?
Rekam jejak sama sekali tidak ada. Asumsi jika ia adalah agen, itu kan asumsi, yang belum tentu benar. Â Memang bisa. Toh WNI yang belum ke luar negeri pun bisa juga jadi agen kog. Praduga yang masih jauh dari faktual. Bisa saja. Dan bisa juga tidak.
