Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik

Urgensinya Jokowi Mundur

21 September 2019   09:43 Diperbarui: 21 September 2019   10:22 1194
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Legitimasi siapa pengganti jika benar presiden terpilih mundur. Skenario yang terjadi bisa sangat banyak. Paling waras adalah Maruf Amin sebagai wapres terpilih. Toh ini tidak akan menjadikan keadaan lebih baik. Perlu diingat ketika partai pengusung dan capres mengumumkan nama ini, gejolak seperti apa. Tentu masih  ingat dan paham.

Prabowo sebagai capres yang kalah dalam pertarungan. Akan menjadi tertawaan seluruh dunia, ketika kalah malah dilantik dengan melibatkan banyak tekanan. Dan dalam hemat saya, Prabowo tidak akan mempermalukan diri demikian rendah. Tidak membuat keadaan lebih baik.

Sebuah formatur, lagi-lagi siapa yang akan duduk di sana? Kekacauan yang terjadi tanpa alasan yang memadai. Berbeda ketika 45 merdeka, memang keadaan serba darurat. Lha ini, pemilihan umum sudah berlangsung, mahal lagi, belum lagi semua upaya baik formal, dan nonformal, pun informal semua sudah dilakukan. Tidak menjadikan negara lebih baik.

Tudingan ada penunggang dari pihak Gerindra nampaknya makin jelas. Mengapa? Karena mereka sekarang jauh lebih pasif, dan ada kelompok, organ yang msif mengagendakan Jokowi turun dengan memaksakan banyak aturan dan hukum yang banyak bersinggungan dengan mereka. Ada demo mendukung salah satu kepentingan namun juga menyelipkan pemulangan tokoh mereka.

Jika politikus dan partai yang waras bermain jelas tidak mungkin. Partai dan politikus jelas memiliki aturan dan hukum yang jelas. Tidak akan memaksakan kemenangan dengan jalan inkonstitusional. 

Benar bahwa banyak pelaku politik yang malu-malu kucing, termasuk juga parpol. Toh bukan sebagai organisasi resmi, hanya para pelaku itu bagian parpol dan juga bahwa parpol itu pun kata beberapa oknum, bukan kebijakan resmi.

Siapa paling mungkin menjadi pelaku? Jelas melihat rekam jejak, narasi yang dibangun, dan ujaran adalah kelompok, ormas, dan aliran yang dibekukan. Selama ini masih baru disebut terlarang, belum ada aksi lanjutan, seperti penegakan hukum. Perilaku mereka yang bak copet ketahuan susah dibersihkan.

Melihat realitas yang demikian tidak baik, mereka menyoba semua daya upaya untuk menghentikan pemerintahan yang sudah berani mengusik mereka. Jangan dianggap sederhana. 

Mereka sudah bisa merasuki semua lini kehidupan, dan ketika tinggal sejengkal bisa mendapatkan kekuasaan tertinggi itu, tiba-tiba dibuyarkan kedatangan pemimpin yang tidak terduga-duga berani mematahkan semua usaha mereka.

Parpol pun memang mempunyai kepentingan demi kursi baik kabinet atau lainnya, tetapi tidak akan sampai semasif itu. Mereka justru ikut dompleng keadaan ini. Sangat miris demokrasi menjadi ajang kepentingan sesaat dan sekelompok sejatinya.

Terima kasih dan salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun