Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Faldo Maldini, Sidang MK, dan Politik Kurang Ajar, Jokowi Tanggung Jawab

20 Juni 2019   10:36 Diperbarui: 20 Juni 2019   10:55 1826
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Maldini patut juga dimintai pertanggungjawaban soal kepercayaan kepada pemerintah sebagaimana ia nyatakan, jika Jokowi-KHMA dilantik menjadi pasangan presiden dan calon wakil presiden. mengapa ia juga harus bertanggung jawab?

Ia mengatakan Jokowi-KHMA harus mampu menciptakan kepercayaan dari kubu yang kalah dalam pemilihan ini.  Benar bahwa  ini adalah pemerintahan untuk seluruh negeri, namun apa iya hanya pemerintah yang menanggung risiko atas kampanye dan politik becah belah dua kubu ekstrem yang mereka juga ciptakan.

Upaya pemerintah kemarin tidak kenal lelah namun mereka tingkahi dengan aksi waton sulaya. Tampak dalam upaya menanggulangi hoax dan fitnah. Mereka membangun narasi kriminalisasi dan antiagama dan tokoh agama. Mosok mereka tidak tahu dan tidak mau tahu, mereka juga harus bertanggung jawab mendidikan pengikutnya yang sudah mereka rasuki dan racuni dengan ide dan gagasan gemblung mereka.

Tahapan demi tahapan pemilu dan penyelesaiannya sudah dilakukan. Toh narasinya juga curang-cureng tanpa bukti. Ini sangat serius, dan mereka tahu prosesnya kog, mereka juga paham bahwa terlibat di sana, mosok hanya pemerintah semata yang harus bertanggung jawab.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah ke depan?

Meminta pertanggungjawaban hukum siapapun pelaku narasi kebohongan dan kebencian tanpa alasan dan dasar selama tahapan pemilu. Jelas keterlaluan yang sudah dilakukan. Merusak dengan berbagai-bagai cara dan kemudian meminta maaf, khilaf, atau akun dibajak, namun sudah menyebar dan merajalela. Jangan itu dianggap sepele seperti itu saja.

Keberanian menegakan hukum menjaid penting, sehingga fitnah, kekurangajaran politik bisa diminimalisir, termasuk yang dilakukan level elit. Karena mereka lah yang memulai dan bisa berkelit  karena jaringan dan kemampuan finalsialnya yang bisa melakukan banyak hal.

Pilkada DKI dan pilpres 2019 cukup menjadi noda hitam kelam demokrasi bangsa ini. Jangan  lagi ada upaya yang demikian dan ada juga pembiaran dan toleransi berlebihan yang tidak pada tempatnya. Politik dan demokrasi kurang ajar yang saatnya dihentikan dan diselesaikan.

Terima kasih dan salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun