Jokowi Memampang Raport Anies Baswedan
Usai dicopot dari jabatan menteri, Anies seolah membangun barikade pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah, Jokowi terutama. Panggung semakin megah dan meriah dengan adanya jabatan baru, degradasi tidak soal karena gubernur Jakarta dan menyingkirkan Ahok yang sering disimbolkan sebagai Jokowi banget.
Perilaku ugal-ugalan dan asal beda demikian kuat bagi pemerintahan Jakarta. Beberapa kali menampakan seolah DKI adalah "oposisi" pemerintah pusat. Dan dia tahu dengan baik, tipikal Jokowi tidak akan membuka laporan mengapa ia dan juga menteri lainnya itu dicopot. Jokowi akan diam seribu bahasa soal itu.
Para menteri yang tereliminasi ini jauh lebih banyak yang "memanfaatkan" kebiasaan presiden yang demikian. Lihat saja Rizal Ramli yang begitu masifnya menelorkan kenyinyiran dan klaimnya kritik. Soal menteri keuangan yang jelek lah, atau apalah padahal jadi menteri pun ia tidak mampu. Malah mengusulkan Jokowi legawa, legawa untuk apa coba? Padahal ia yang jauh lebih tamak jabatan dan tidak legawa dipecat.
Hanya satu dua bekas menteri yang dicopot Jokowi masih mendukung dan bersama dalam barisan, namun orang-orang demikian akan kalah gaungnya. Pola pendekatan politis rebut corong dan bangkunya menjadi modal utama politikus frustasi.
Corong dalam era modern ini banyak sarana itu. Jika dulu hanya satu mikropon atau megaphone dan bisa terebut, hampir pasti massa terkuasai. Kini, media, media sosial, jaringan demikian murah dan masif bisa menjadi corong bagi ide, gagasan, dan narasi mereka. Apakah benar atau salah bukan pertimbangan. Yang ada itu kepentingan.
Dulu, bangku atau lapangan menjadi tempat untuk menguasai massa, kini organisasi dikuasi untuk mampu menjadi penguasa. Lagi-lagi soal cara tidak menjadi penting bagi para politikus petualang ini. Menduduki dan menguasai organisasi, partai, dan juga kelompok itu penting.
Anies dan Narasi yang Terbaca
Posisi Anies itu serba tanggung. Mau bersama barisan pemerintah pusat, Jokowi-JK-KHMA, ia jelas mati kutu. Ia diusung oleh partainya Prabowo. Tapi ia juga paham posisi itu sangat rentan karena ia tidak menjadi bagian utuh partai. Posisi kritis yang harus ia bangun sendiri. Tanpa wakil ia jalani dari pada merusak potensi pendukung dan pengusungnya.
Partai oposisi dan pendukungnya di Jakarta itu sama-sama bukan "miliknya" dan itu dia tahu banget. Tim yang ia banggakan itu pun "milik" partai bukan dalam kendalinya. Tidak heran kalau tim pemerintahannya pun menjadi penasihat hukum capres dari partai yang sama. Ia jelas tidak berdaya, meskipun sangat mungkin ia bisa berurusan panjang dengan profesionalitasnya, jangan sampai malah KPK juga. Siapa tahu.
Kepergian ke Jepang di mana pemerintahan Jakarta praktis kosong, ingat ia tidak punya wakil. Toh autopilot biasa saja bagi Jakarta. Ada pemimpin dan tidak toh sama saja. Namun ke luar negeri dalam kondisi sangat mungkin tidak kondusif sebenarnya jelas tidak patut. Potensi pergerakan massa, bisa juga akhirnya dibaca memang membuka pintu, dan itu sah-sah saja bukan?
Tanpa bersama TNI-Polri yang berjibaku mengamankan Jakarta, malah merilis korban dari "perusuh"  ini jelas mau menyenangkan kelompoknya. Posisi cerdik atau culas itu beda tipis sih, dan ia memanfaatkan momentum itu. Menyenangkan sedikit  bos besar dan menafikan pemerintah pusat kan sudah biasa.
Ada dua indikasi cukup kuat bahwa ia memainkan peran bukan mendukung kelompok besar, namun bagi dirinya sendiri. Di mana ia menyatakan memberikan jaminan beaya bagi "korban" yang dirawat di rumah sakit. Padahal bukan semua warga Jakarta. Â Apa artinya? Iya datang sebagai pahlawan dan superhero bagi kelompok yang sedang menderita, siapa mereka? Ya bisa dipahami jelas siapa saja itu.
Memikul keranda lagi-lagi "korban" bisa dibaca perusuh, bisa juga teroris, ingat BPN menolak bukan kelompok mereka lho, tapi juga membuat narasi korban sebagai kebiadaban polisi, jelas artinya memainkan berkaki-kaki. Anies datang dan menjadi seolah-olah ia mendukung penuh siapa yang meninggal. Jangan membela itu pemimpin keren, apa iya ia juga memikul Pak Harto misalnya, atau siapa saja yang ia datang melayat lainnya.
Mengapa Anies terbaca buruk, pertama aksi ini sudah dilarang karena bisa adanya penyusup yang tidak bisa terkendalikan. Toh mereka datang dan kalau tewas, jangan langsung main tuduh polisi, sangat mungkin ada orang dendam dan dibunh di sana ini sangat mungkin.
Kedua, katanya aksi damai, toh agitasi, propaganda, dan hasutan tetap saja demikian marak dan merajalela. Susah melihat ini aksi damai. Dan Anies ada di sana. Menjadi bagian meskipun tidak langsung.
Ketiga, mengaku aksi damai, namun ada batu, senjata tajam, dan provokasi, tuduhan polisi import, polisi merangsek masjid, dan seterusnya. Apa ini wujud damai? Jelas sulit menerima akal dan narasi model ini.
BPN mengatakan bukan mereka namun Anies menjamin dan menjadi pengusung jenazah, bisa dimaknai apa coba? Anies mengamankan diri dan potensi untuk 2024 juga. Hati-hai tipikal demikian. rekan saja dijegal, apalagi rival.
Korban penjarahan, jelas ini asli korban, apapun dan siapapun pelakunya, korban pencurian tetap korban, dari sudut manapun tetap namanya. Beda dengan perusuh yang tewas, bagi polisi itu perusuh bahkan bisa saja teroris, dan bagi pihak yang sejalan pahlawan. Ada perbedaan istilah. Yang dijarah tetap saja akan dilabeli korban pencurian, penjarahan, atau perampokan. Palingan ala codot akan disalahkan karena jualan sedang ada demo.
Jokowi kembali menggunakan politik simbol ketika mengundang korban penjarahan. Apa yag seharusnya tanggung jawab Anies diselesaikan Jokowi. Sebenarnya bukan hanya kali ini Jokowi mengungkap rapor Anies, namun karena bebal dan merasa paling inilah yang membuat Jokowi lagi dan lagi memaksa memperlihatkan raport Anies dengan gamblang. Selama ini disimpan rapat, namun malah dijawab dengan sikap seenaknya.
Terima kasih dan salam
