Ryamizard ke Dhani, Terima dengan Ikhlas saja

Koalisi 01, dari tampilan Menhan adalah, pribadi yang ingat jasa, taat hukum, dan memberi nasihat bijak untuk menjalani proses hukum itu dengan baik. Proses hukum yang harus ditaati dengan baik sebagai warga negara. Menteri sekalipun memiliki relasi, tidak boleh dan tidak bisa melakukan intervensi hukum. Jawaban baik dan benar sebagai pejabat dan warga negara.

Koalisi 02, cenderung memaksakan kehendak demi kawan dan memandang relasional sebagai pembenar. Salah satu yang jelas adalah ide untuk merevisi UU ITE, jika pun direvisi masih perlu waktu, dan itu bukan untuk kasus ini. berlaku surut pun tidak akanmembantu bukan?

Pembelaan dan upaya yang cenderung melawan nalar hukum itu sendiri. Dengan mengajukan penangguhan dan menjaminkan mereka, seolah hukum bisa diatur  mereka. Bagaimana nalarnya, selain ia adalah tersangka, ia juga terpidana. Mau ditangguhkan sebagai tersangka, masih bisa, namun mana ada terpidana bisa ditangguhkan, apa iya, ada tahanan bisa dilakukan?

Mengingat jasa itu menjadi penting, sebagai nasihat bagi kelompok ini, yang biasa tebang pilih di dalam mengingat jasa atau budi pihak lain, hanya ketika menguntungkan semata.  Koalisi ini meninggalkan kawan kala ada masalah dan kena kasus hukum. Berkali ulang hal itu terjadi. Sikap Menhan baik untuk menjadi bahan permenungan bagi mereka.

Berkaitan dengan pemilu dan pilpres, cukup jelas ke mana pilihan harus dilabuhkan. Hal yang disebutkan di atas itu bukan hal yang jauh dari faktual, namun fakta di depan mata, di mana mereka berlaku dengan  model seenaknya sendiri di dalam melihat peristiwa. Kaca mata keuntungan dan kepentingan saja. Bagaimana pemimpin negara model mengedepankan kepentingan sendiri dan kelompok terus menerus.

Kawan dan kemanusiaan itu penting, jangan berdalih bahwa politik itu kepentingan terus menerus yang diulang. Demokrasi beretika juga penting dan itu bisa dilakukan kog. Tidak semata-mata kepentingan dan melupakan ranah etis.  Salah satu pendidikan politik dan penegakan hukum, dan itu malah diabaikan.

Jokowi satu kali lagi, Jokowi lagi, Jokowi satu periode lagi. Bukti dan fakta telah berbicara.

Terima kasih dan salam