Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ryamizard ke Dhani, Terima dengan Ikhlas saja

28 Februari 2019   09:00 Diperbarui: 28 Februari 2019   09:17 1514
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kata kunci jawaban Ryamizard soal surat  dari Ahmad Dhani, menutup dalam sebuah pemberitaan, dengan jalani dengan ikhlas. Cukup mengejutkan bagi pengirim surat tentunya. Bagaimana ia yang telah "membongkar" jasanya dan kemudian dijawab dengan jalani saja dengan ikhlas, saya bukan orang politik dan tidak memiliki musuh.

Cukup menarik apa yang dilakukan Dhani, mengirim surat dengan isi mengenang atau kasarnya mengungkit jasanya ketika konser di Aceh beberapa waktu lalu.  Mengapa tiba-tiba begitu?  

Reaksi atas tawaran penangguhan dengan jabatan dari elit pendukung mereka tidak cukup menakutkan bagi penegak hukum. Mulai dari ketua MPR, pimpinan dewan, hingga capres, tidak cukup menakutkan bagi penegak hukum untuk takut dan mau memberikan penangguhan penahanannya Dhani.

Beberapa hal yang patut dilihat dari perilaku Dhani dalam isu surat itu adalah, pertama, mengungkit jasa yang pernah dilakukan. Dapat diyakini, bahwa ia tidak sendiri dan gratis, namun bersama kelompok dan sebagai profesional tentu telah dibayar. Tidak ada hal yang patut bisa menjadi sebuah jasa. Benar bahwa kondisi itu sangat membantu, namun toh sebagai pelaku seni dan warga bangsa itu bukan jasa dan prestasi yang bisa membuatnya seenaknya sendiri.

Kedua, berteriak NKRI harga mati, lha kalau dinilai itu sebuah jasa, prestasi, dan sebuah capaian luar biasa, apa iya, warga bangsa mengatakan itu sebagai sebuah prestasi? Bukankah itu hal wajar, hal yang  menjadi sebuah konsekuensi logis atas hidup berbangsa dan bernegara?

Ketiga, aneh dan lucu juga ada orang menggugat  negara dan penegakan hukum, eh dengan mengungkit, apa yang telah ia berikan pada bangsa dan negara. Tidak sepadan, sebesar-besarnya apa yang telah ia lakukan bukan?

Keempat, ada upaya yang lebih cenderung politis untuk mencari kekuatan dari kubu koalisi pemerintah, di mana kali ini  Menhan, Ryamizard Ryacudu.  Jika demikian, ternyata kekuatan trio capres, pimpinan dewan, dan majelis itu tidak cukup berharga dan mampu memberikan pengaruh yang meyakinkan bagi penegak hukum bisa berpengaruh bagi keinginan mereka.

Tanggapan Menhan Ryamizard cukup bagus dan menenteramkan hidup bersama sebagai satu bangsa yang utuh. Pernyataan dan jawaban, bahwa ia bukan orang politik, tidak ada musuhnya namun  lawan negara adalah lawannya yang harus dihancurkan. Konteksnya tentu bahwa Dhani selaku musisi ataupun pelaku politik itu bukan musuh secara pribadi ataupun jabatan bagi Menteri Pertahanan.

Menteri juga melihat bahwa ia tidak akan, tidak boleh, dan pasti tidak akan melakukan intervensi pada penegakan hukum. Ditambhakan pula bahwa Pak Menteri juga ingat apa yang dilakukan Dhani di masa lalu, dan itu penting, namun tidak mempengaruhi pandangannya pada kasus hukum yang di hadapi Dhani.

Nasihat cukup baik, adalah ketika menteri juga memberikan saran untuk Dhani menjalani saja proses hukum dengan ikhlas. Nasihat cukup bijak dan benar, bahwa itu adalah tanggung jawab dari apa yang telah ia lakukan.

Dari dua sisi yang tampil, dapat dilihat sebagai berikut;

Koalisi 01, dari tampilan Menhan adalah, pribadi yang ingat jasa, taat hukum, dan memberi nasihat bijak untuk menjalani proses hukum itu dengan baik. Proses hukum yang harus ditaati dengan baik sebagai warga negara. Menteri sekalipun memiliki relasi, tidak boleh dan tidak bisa melakukan intervensi hukum. Jawaban baik dan benar sebagai pejabat dan warga negara.

Koalisi 02, cenderung memaksakan kehendak demi kawan dan memandang relasional sebagai pembenar. Salah satu yang jelas adalah ide untuk merevisi UU ITE, jika pun direvisi masih perlu waktu, dan itu bukan untuk kasus ini. berlaku surut pun tidak akanmembantu bukan?

Pembelaan dan upaya yang cenderung melawan nalar hukum itu sendiri. Dengan mengajukan penangguhan dan menjaminkan mereka, seolah hukum bisa diatur  mereka. Bagaimana nalarnya, selain ia adalah tersangka, ia juga terpidana. Mau ditangguhkan sebagai tersangka, masih bisa, namun mana ada terpidana bisa ditangguhkan, apa iya, ada tahanan bisa dilakukan?

Mengingat jasa itu menjadi penting, sebagai nasihat bagi kelompok ini, yang biasa tebang pilih di dalam mengingat jasa atau budi pihak lain, hanya ketika menguntungkan semata.  Koalisi ini meninggalkan kawan kala ada masalah dan kena kasus hukum. Berkali ulang hal itu terjadi. Sikap Menhan baik untuk menjadi bahan permenungan bagi mereka.

Berkaitan dengan pemilu dan pilpres, cukup jelas ke mana pilihan harus dilabuhkan. Hal yang disebutkan di atas itu bukan hal yang jauh dari faktual, namun fakta di depan mata, di mana mereka berlaku dengan  model seenaknya sendiri di dalam melihat peristiwa. Kaca mata keuntungan dan kepentingan saja. Bagaimana pemimpin negara model mengedepankan kepentingan sendiri dan kelompok terus menerus.

Kawan dan kemanusiaan itu penting, jangan berdalih bahwa politik itu kepentingan terus menerus yang diulang. Demokrasi beretika juga penting dan itu bisa dilakukan kog. Tidak semata-mata kepentingan dan melupakan ranah etis.  Salah satu pendidikan politik dan penegakan hukum, dan itu malah diabaikan.

Jokowi satu kali lagi, Jokowi lagi, Jokowi satu periode lagi. Bukti dan fakta telah berbicara.

Terima kasih dan salam

  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun