Rangkaian panjang ini sebenarnya bukan semata berbicara harta karun pepesan kosong, namun mengenai korupsi dan sifat tamak sebagian anak bangsa. Tidak terbatas pada klan Soeharto semata, namun juga para pengusaha kakap yang enggan memberikan dan memenuhi kewajiban mereka bagi bangsa yang telah memberikan mereka banyak hal.
Mengapa Jokowi bisa bertindak demikian tegas?
Reputasi, rekam jejak Jokowi yang relatif bersih di antara birokrat dan politikus tamak dan kotor. Ini yang sangat susah di tengah bangsa yang memang sudah sangat kritis atas penyakit akut korupsi. Memang bahwa kinerja KPK, bahkan kejaksaan dan kepolisian juga sudah beranjak membaik. Namun tanpa kepemimpinan bersih dan berani semua tinggal omong kosong saja.
Kabinet yang diisi orang-orang relatif bersih dan profesional, lepas beberapa catatan buruk yang mengikuti di mana ada pula yang terindikasi menyimpan dananya di luar negeri. Kerja keras Menteri Keuangan dan pengalamannya sangat membantu presiden dalam hal ini.
Rezeki bagi pemerintah dan Jokowi karena era keterbukaan Bank Swis juga membantu terciptanya pemerintahan bersih yang sedang diupayakan. Dulu selalu mentok pada kebijakan negara lain yang tidak bisa diganggu gugat. Â Keuntungan yang tidak bisa dijadikan bahan nyinyir atau iri.
Keluarga Jokowi sebagai pribadi yang jauh dari hiruk pikuk bisnis dengan modal wah, sangat membantu Jokowi menciptakan rencana baik ini. Kita  tentu belum lupa, paham, jika beberapa anak pejabat bahkan presiden biasanya bisnis di mana modal sangat besar, memang  juga penghasilan luar biasa, namun susah bisa bertindak lugu, seperti dalam pertambangan atau properti dan infrastruktur. Ini adalah gambaran awal memang menjaga jarak dari konflik kepentingan.
Apakah hal ini akan mudah dilakukan?
Jelas tidak, karena banyak kepentingan yang terganggu. Aliran dana yang biasa berlimpah bisa tersendat, pajak yang biasanya bisa kongkalikong, harus bersih, yang biasanya aman di luar negeri tanpa harus dipotong pajak, mau tidak mau harus melakukan  kewajibannya.
Beberapa sikap skeptis dan cenderung menakut-nakuti jelas karena mau memberikan tekanan agar tidak diperpanjang. Mengatakan Bang Swis tidak akan bisa disentuh, perlu pengacara internasional yang sangat mahal, ini sama dengan pendekatan ketika mau mengambil alih saham FPI. Memberika ketakutan dan kecemasan yang toh tidak juga demikian.
Apa yang dilakukan pemerintah ini bukan semaya soal angka sekian ribu trilyun atau dari mana asalnya, namun bahwa mereka, para pelaku kejahatan atau penimbun  dananya di luar negeri perlu untuk ingat negara ini perlu banyak uang untuk  pembangunan. Egoisme mereka yang hanya mau mengeruk kekayaan bangsa untuk juga memberikan kontribusi sebaliknya.
Jika tidak melanggar hukum, tentu uang tidak akan disimpan jauh-jauh dan rahasia bukan? Ini saja hal sederhana sebagai bahan melihat apakah ada pelanggaran hukum itu. Memang bisa saja tidak semuanya adalah hasil melanggar hukum, ada yang hasil kerja keras, warisan, dan sebagainya, jika hal baik demikian tentu tidak perlu sembunyi-sembunyi.
