Atau seperti ini, benar dan itu hanya bisa diatasi oleh pemerintah pusat yang kuat seperti kepemimpinan yang mengantar kepada saya menjadi gubernur di DKI. Saatnya berubah. Jika ini tentu malah tidak membuat kaget. Lha ini malah setuju dengan pemerintah pusat dan tidak mau menanggapi  pidato koalisinya.
Kedudukan pemerintah daerah memang ada kesatuan dengan pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan yang melibatkan lintas provinsi, lintas kepentingan, seperti turunnya permukaan tanah seperti ini. Daerah tidak akan mampu. Namun mengapa hanya sekarang beda dengan beberapa bulan lalu?
Harapan bahwa ia bisa juga menjadi salah satu kandidat dalam pilpres dengan melakukan "perlawanan" tentu bisa juga. Kemungkinan yang realistis juga, toh dulu ikut konvensi  Demokrat, bukan tidak mungkin bahwa harapan untuk itu masih cukup kuat. Kondisi yang  terbatas oleh PT yang tinggi toh masih ada harapan dengan opsi lain.
Susah menerobos dua kandidat antara Jokowi dan Prabowo, Demokrat yang lengkap modalnya saja dengan AHY tetap tersingkir, realistis jika ia akan digandeng  Prabowo menjadi wapres. Sikap yang berseberangan dengan pusat memberikan kode, signal, dan  arah ke mana hendak membawa nasib politiknya. Toh kardus yang berbicara dan ia sendirian mengelola Jakarta.
Jawaban Anies Baswedan ini cukup kuat mengindikasikan bahwa ia lebih realistis sebagaimana rekan-rekan gubernur lainnya di dalam memilih dukungan kepada siapa. Pembangunan yang berkelanjutan memang sudah telanjur banyak membuat pemerintah daerah kepincut kinerja pemerintahan sekarang.
Toh Prabowo tidak juga memberikan tawaran solusi, alternatif ide untuk menjaga agar tidak tenggelam. Coba bayangkan saja kalau diam saja buat apa menjadi pemimpin dan negara atau kotanya tenggelam?
Terima kasih dan salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H