Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kisah "Kardus" Masih akan Panjang

1 September 2018   09:00 Diperbarui: 1 September 2018   08:57 834
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Wayang kulit itu mahal, karena bahannya juga mahal, susah pengolahannya, dan tentu juga pengerjaannya. Sangat bisa dipahami dan dimengerti jika harganya ratusan hingga jutaan rupiah. Selain mahal, tentu wayang dari kulit juga lama pengerjaannya dan akan awet untuk bisa bertahan dalam kurun waktu tahunan tidak akan rusak.

 Berbeda kalau wayang itu dibuat dari kardus, harganya murah, karena bahannya jauh lebih mudah diperoleh, pengerjaannya juga relatif tidak terlalu memakan kemampuan dan waktu. Soal harga jelas akan lebih terjangkau, hal ini juga berkaitan dengan keawetan yang jika disimpan kena panas akan mudah melengkung dan patah, parah lagi jika terkena air dan lembab.

Kardus dalam konteks yang berbeda, ternyata akan menjadi berkepanjangan dan belum kelar-kelar. Mungkin pemilu periode depanpun masih akan datang lagi isu yang sama. Mengungkit kisah lima tahun yang sudah terjadi. 

Kisah kardus dimulai kala salah stau elit Demokrat meradang karena tiba-tiba AHY ditinggalkan dan Prabowo dan kawan-kawan lebih memilih Sandiaga Uno. Mengapa tiba-tiba berubah dan berbalik arah, dengan hasil survey Sandi jauh lebih rendah dari AHY lagi. Nah demi melampiaskan kekecewaannya, keluarlah tuduhan kalau ada suap, mahar, atau uang politik dalam kardus untuk PAN dan PKS sehingga setuju dengan bulat memilih Sandi.

Ketika semua mata tertuju pada Bawaslu untuk bisa menyelesaikan hal ini dengan baik dan memuaskan, eh dengan cepat, tanpa yang menyatakan dan dituduh diperiksa sudah menyatakan tidak bisa dibuktikan. Semua seolah selesai dan banyak tanya yang mengemuka.

Jelas saja karena yang melontarkan isu itu pun lenyap begitu saja, dipanggil oleh yang berkepentingan tidak mau memenuhi. Hal yang jelas saja dibantah habis-habisan oleh kedua sisi, baik yang dituduh baik dua parpol, ataupun kubu sebelah yang mendapatkan keuntungan dalam arti tertentu. Para pelapor yang atas nama nonpartisan, bukan partai politik, tentu tidak terima dengan hasil kilat Bawaslu ini.

Langkah baru yang sangat  tepat pelaporan ke pihak kepolisian, dari pada kedua belah pihak hanya saling tersandera, Andi Arif yang melontarkan tetap harus bertanggung jawab dan kalau memang tidak ada, ya kedua partai politik bisa berkompetisi dengan baik, dan AA harus bertanggung jawab. Nah jika memang terjadi adanya aliran "kardus" bagaimana UU mengatur itu dan diselesaikan secara bijaksana secara hukum positif bukan politis.

Mengapa itu penting?

Selama ini, perpolitikan kita campur aduk antara politik dan hukum, pelanggar hukum diselesaikan secara politik. Kasus politik eh diseret ke meja hijau. Hal yang sangat tidak sehat. 

Dalam hal ini kedua belah pihak, AA dan kedua partai politik perlu untuk bersikap dan berjiwa serta berkehendak baik, meskipun nampaknya utopis, di mana ada politik yang mau berkehendak baik dalam konteks seperti ini. Lontaran pernyataan itu ada fakta dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal bicara, kalau ketahuan ngeles, dan mengaku khilaf. Saatnya dihentikan.

Baru kali ini ada tuduhan yang kena sasaran santai dan tidak meledak-ledak dan meradang serta  melaporkan sebagai tindak pencemaran nama baik. Hal yang sangat luar biasa "santun" dan itu bukan gaya berpolitik ala politikus dan partai politik bangsa ini. lha jelas OTT saja masih praperadilan kog, meski hanya wacana, masih ngeles melebehi bajaj, mak-mak bermetik, ini kog diam saja, seolah takut ketahuan.

Bawaslu tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk memaksa pihak yang berkaitan untuk datang. Hal yang sangat bisa dipermainkan para politikus busuk yang tahu kelemahan sistem ini. Ketika banyak pihak yang mau membawa ke ranah hukum, jelas kepolisian bisa memaksa AA untuk membuktikan pernyataannya, apa buktinya, jika tidak ada, berarti dia membuat pernyataan bohong yang jelas berimplikasi hukum.

Apakah hal ini akan terjadi? 

Kecil kemungkinan terjadi, kepolisian dan pihak yang terkait serius. Mengapa? Banyak pihak yang terkait, dan aneka akibat yang bisa timbul. Akhirnya ya politis lagi yang akan menyelesaikan. Jika demikian, keadaan mengambang demikian, bisa membuat keadaan makin buruk.

Pernyataan asal bicara, asal omong, dan asal mengatakan akan terus terulang dan dijadikan bahan rujukan karena "kardus" juga tidak ada penyelesaian. Hal yang mengerikan  ke depannya dengan keadaan demikian. apalagi makin dekat ke masa pilpres yang tentunya tensi makin naik, logika makin rendah.

Hal yang tidak baik itu, ketika dicontoh oleh orang biasa, bisa menjadi berbahaya, karena tidak akan ada dukungan politik yang bisa "membebaskan" dan menjadikannya tiba-tiba beku. Sering hal ini tidak disadari oleh masyarakat. bagaimana hoax, berita bohong, dan perilaku nyinyir juga demikian. penyelesaian elit dan akar rumput yang berbeda bisa berbahaya.

Sikap bertanggung jawab ternyata, masih tanggung menjawab, belum sebuah kesatuan kata. Ngeles, menuduh media memelintir, atau sejenisnya sering menjadi gaya penyelesaian sikap tidak bertanggung jawab dan perilaku seenaknya sendiri. Jika bertanggung jawab tentu berani memberikan pertanggungjawaban, bukan asal berbicara.

Saatnya demokrasi bermartabat, berbeda itu sebuah fakta, dan tidak ada yang salah untuk mendukung atau tidak. Jauhkan dari kebencian bak babi buta yang tidak mendasar lagi. Mendukung dengan rasional, menolak pun juga berdasar, bukan hitam dan putih saja kehidupan ini.

Terima kasih dan salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun