Apakah ini babak akhir atas keliatan "Dasamuka" kekinian atau masih akan lahir drama baru, layak ditunggu demi bangsa lebih baik lagi. Usai berkepanjangan kisah dan reputasi sang ketua dewan, kini KPK mengambil tindakan dengan mengurungnya meski sedang "sakit".
Beberapa hari lalu dalam sebuah pemberitaan media elektronik ada dua wawancara yang sangat bertolak belakang mengenai kata akhir soal kecelakaan tunggal yang mengantar sang pimpinan masuk rumah sakit yang berujung ke dalam bui KPK.
Pernyataan pertama dari pengacara yang mengatakan kalau mobil itu bukan level atas sehingga keamanannya memang tidak tinggi, paling tidak demikian kalimat yang dilontarkan. Artinya mobil itu bukan level Setya Novanto dan pantas kalau mengakibatkan luka dan keselamatan kliennya sangat di ujung tanduk.
Komentar kedua disampaikan oleh pengamat keselamatan berkendara, pengamat ini mengatakan kalau mobil ini level atas sehingga faktor keamanannya termasuk tinggi. Bisa diartikan kalau soal mobil sebenarnya tidak akan membuat kepala pimpinan fenomenal ini akan sangat berbahaya.
Menarik adalah apa yang disampaikan keduanya bisa berbeda dan bahkan bertolak belakang. Satu mengatakan mobil ini bukan mahal, dengan arti bebas bisa diterjemahkan murah sehingga sangat berbahaya bagi seorang pejabat tinggi negeri ini. Sama sekali tidak tahu mobil karena naiknya mikrolet, dan mobil ratusan juta bersama dengan enam puluh lebih orang lain alias bus umum, sebenarnya tidak paham kalau tidak dibalikkan oleh kata pengamat berkendara yang menyatakan sebaliknya.
Mengapa bisa ada dua kontradiksi soal keamanan mobil, coba kalau yang mengalami kecelakaan ini mobil dinas bisa dibayangkan bagaimana kerugiaan negara berganda-ganda, ketua tidak bisa bekerja, menanggung perbaikan atau bahkan pergantian mobilnya. Pernyataan pengacara hanya demi keamanan dan menyelamatkan kliennya dari jerat hukum.
Dengan menyatakan mobil itu murah dan rentan akan keselamatan penumpang, dalam hal ini sang pimpinan, mau mengusahakan pelarian sah ke luar negeri atas nama kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan. Namun menjadi lucu ketika sopirnya malah bisa menjalani pemeriksaan dan dinyatakan tersangka. Apa sopir ini sekelas sopir bis antarkota yang akan "menabrakan" bagian kiri kendaraan demi amannya dia? Atau kepala Setnov yang malah "murahan" sehingga gampang"penyok." Kondisi kendaraan pun tidak parah-parah amat, dalam arti kecil kemungkinan penumpang yang di belakang membentur dengan amat keras. Tentu tidak mungkin ajudan di belakang dan si bos di depan bukan?
Usai kepala yang "murahan" tidak mempan, ganti usaha peradilan dan legalitas ke tingkat internasional. Luar biasa memang pelaku satu ini. Membawa kasus ini ke tataran peradilan internasional, apakah tidak membuat makin mempermalukan peradilan Indonesia yang tidak bermutu? Memangnya kasus yang membelit ini kasus persoalan politik, perbedaan pandangan politik yang membawa penguasa menjebloskan ke penjara dengan tidak melalui peradilan, memang sekelas Aung San Suu Kyi atau Nelson Mandela? Atau pengacara melihat pemerintah dan peradilan ini sebagai kekuasaan otoriter yang membawa pengritik pemerintah ke penjara seperti pemerintahan dan penguasa masa lalu dan negara-negara lain yang belum mengenal hukum dan alam demokrasi.
Bagaimana tidak lucu, ketika ini adalah murni soal pidana, maling, bahkan kasus besar hingga 10, dua digit lagi. Sekaligus ketua umum partai legendaris, terbesar, dan bahkan ketua pimpinan dewan AKTIF. Coba di mana peradilan dalam negeri melakukan ketidakadilan dalam arti politik ataupun sosial? Dunia internasional akan bergerak, jika itu adalah pimpinan partai politik oposisi yang tidak memiliki daya selain kepercayaan masyarakat karena tidak bisa melakukan perlawanan selain perlawanan moral dan banyaknya pengikut dan tanpa kursi di parlemen karena pemilu barbar yang berlaku, lha ini partai terbesar ke dua, bahkan ketua pimpinan, kan bisa menyalurkan aspirasi melalui parlemen.
Upaya yang sangat mempermalukan bangsa dan negara malah. Bagaimana tidak ketua dewan disangka maling, bahkan kesaksian juga menguatkan itu, namun bukannya taat hukum malah mau mengelabuhi hukum. Jauh lebih berjiwa negarawan dan politisi ulung jika ia mundur dan kemudian mengikuti proses hukum dengan baik, ingat senior pimpinan dan ketua Golkar Akbar Tanjung.
Mengapa Setnov begitu gigih mencari celah?
