Brilian, Pola Pikir DPR Agar Tidak Korup Lagi

Brilian Pola Pikir DPR-RI

"DPR ini korup, gimana agar DPR tidak korup lagi? Gimana antibodi, sudah dilakukan tidak cocok agar DPR yang korup, tidak korup lagi. Jangan korupsi ini beranak pinak ke depan. Dari edukasi, saya sepakat. Tapi hari ini kelembagaan kita korup, apa yang dilakukan KPK?" kata Desmond, dalam rapat kerja bersama KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017). 

Untung ada selip pidato pribumi, kecerdasan dewan yang satu ini hampir keselip. Mengapa brilian, mengalahkan luar biasa pemikirannya. KPK yang salah ketika semua lembaga termasuk DPR banyak melakukan korupsi dan maling. Tidak ada lembaga manapun yang bersih dari korupsi sepakat, namun apakah tepat hanya KPK yang menjadi tertuduh atas perilaku jahat ini?  Ini hanya level tinggi yang bisa paham.

Di sawah itu petani biasanya membuat penakut burung dengan bentuk orang-orangan, suara bai dari kaleng bekas atau bambu yang dijadikan sarana pengusir hama. Atau membuat tali dengan plastik yang dimaksudkan untuk membuat burung takut. Apakah burung tidak datang, masih saja ada. Apakah si petani tidak ikut datang dan mengusir tikus, masih juga kan.

Atau Gang Dolly sudah dibubarkan, apakah maaf pelacur sudah tidak ada? Masih kan, tuh lihat saja di tempat lain dan media sosial penuh dengan tawaran transaksi seksualitas. Apakah berarti pembubaran Dolly salah dan tidak perlu lagi gerakan itu? Tidak juga. Itu salah satu cara. Ingat cara.

Polisi Indonesia berdiri sejak kemerdekaan. Sekolah polisi pertama kali pun ada di Mertoyudan, itu saya pernah tidur di tempat yang sama, juga sekolah, meski beda maksud dan jalur. Toh polisi sudah ada sejak kemerdekaan, apa maling, pencoleng, dan pelaku kejahatan sudah habis? Belum juga, toh tidak kurang. Kejahatan masih sama banyak, bahkan jauh lebih keren, cerdik, dan meningkat levelnya. Apa polisi salah dan perlu dibubarkan? Jelas tidak. Memang KPK lembaga ad hoc, namun ingat mengapa KPK dibentuk? Karena kepolisian dan kejaksaan masih dianggap lemah, bahkan sarang maling itu. Apa sekarang sudah berubah?

DPR Maling, Kenapa KPK yang Dituduh Tidak Berprestasi?

Menarik menakar pola pikir dewan ini. bagaimana lembaga sendiri yang kreatif dalam menciptakan segala cara, istilah, dan model untuk bisa mendapatkan "jatah" yang bukan peruntukannya, eh malah KPK yang dikatakan gagal dalam mencegah perilaku jahat mereka. Sepakat bahkan KPK memang belum bisa menyelesaikan masalah. Namun mengapa kepolisian paling tidak sudah beranjak dan berbenah. Jadi masalah ada di DPR atau KPK, dalam hal ini kepemimpinan sangat menentukan. Sikap mental dan kemauan, bukan malah mencari kambing hitam.

Sikap Mental dari Dalam, Bukan dari Luar

Perubahan sikap banyak dilakukan dari dalam dulu. Contoh konkret perubahan yang jelas bertolak belakang ada pada dunia kereta api. Ini memang bukan soal korup, namun sikap mau berubah dan berbenah. Mereka mau memperbaiki diri dan berubah. Siapa yang bisa mengatakan stasiun kereta api dan perkeretaapian tidak ada perubahan? Mereka berbenah, dari dalam, tidak perlu teriak-teriak atau menyalahkan penumpang, pedagang asongan, dan pengguna lahan yang tidak sah? Tidak. Mereka berbenah sepanjang sesuai dengan peraturan.

DPR dan Masalahnya

Satu saja perubahan signifikan dewan, tidak perlu jauh-jauh dengan ide cerdas dan capaian legeslasi yang bisa membuat mereka encok, namun belajar setia dan taat aturan paling remeh, mudah, dan murah. Hadir dengan kehadiran baik. Jika mahasiswa bisa membolos 25% masih bolehlah demikian sepanjang tahun. Namun lebih banyak kursi kosong, tidur saat sidang, dan sejenisnya. Ini sangat sepele lho, kehadiran.

Sebelum jauh menuntut yang jauh lebih dalam dengan prestasi atau capaian yang selalu gagal maning gagal maningitu. Jika ini bisa terpenuhi, cek apakah penggajian, uang sidang, uang reses juga sesuai dengan daftar hadir? Ini juga masalah sangat remeh dan mendasar. Tidak pernah hadir, daftar hadir penuh, jelas gaji dan uang tunjangan dari negara lancar jaya, apa itu juga karena KPK lemah dan tidak bekerja mencegah korupsi?

Sikap Mental

Motivasi susah bisa diukur tanpa kemauan. Bagaimana selama ini dewan bekerja reaktif, jika eksekutif membuat kelalaian langsung panggil, bahkan bahasanya kadang sok berkuasa dan bersih, coba jika mereka memang mau berubah dengan pengawasan dengan lebih baik. Nyatanya mereka belum pernah terdengar menyemprit eksekutif soal anggaran. Dan sering juga kog kalau inisiatif malingan dari dewan, kubu eksekutif sering kalah posisi dengan ancaman pembekuan, hal ini bukan sekali dua kali.  KPK milik negara lain, contoh jelas Hongkong jelas sukses karena didukung penuh. Korupsi jadi musuh bersama. Lha di sini malah dipuja dan dibela mati-matian.

Penyadapan Izin Pengadilan, Salah Satu Ide DPR dan Produk Cacatnya

Ide dewan lho ini, padahal jelas-jelas ombusdman menemukan masalah di pengadilan. Bahkan pernah ada penyamaran, di pertemuan pertama, pihak peradilan sudah menawarkan jual beli kasus. Lha begini saja dewan masih ngeyeldan ngotot kog, padahal mereka yang membuat aturan, jangan amnesia, atau gak mampu mikir sejauh itu?  Artinya, peraturan yang dibuat DPR mengandung celah untuk mengamankan diri dan jajarannya. Ini jauh lebih jahat dari segala kejahatan. Jangan ngeles kalau KPK lemah, jelas lemah lah, siapa sih yang milih kan DPR juga?

KPK bukan lembaga tetap, tidak perlu ada terus jika memang tindak korupsi sudah sangat rendah. Apa bisa? Tergantu perilaku anak bangsa terutama elitnya.

Salam