Enaknya Punya Presiden Jokowi dan Susahnya Dewan Periode ini

Enaknya Punya Presiden Jokowi dan Susahnya Dewan Periode ini

Jangan sensi apalagi menabikan Jokowi lho ya, baca baik-baik, jadi gak sensi aalagi nuduh-nuduh macam-macam. Kalau gak suka makasih sudah baca, gak perlu mengumbar kemarahan apalagi malah mengatakan hal yang menambah kelucuan dan maaf kebodohan sendiri. Enaknya presiden ini, siapa pun bisa menyuruh lho, padahal presiden. Beda dengan wakil rakyat yang tidak bisa disuruh-suruh, lha kewajiban sendiri saja keteteran. Legeslator tapi tidak mau dinilai dari capaiannya membuat UU. Lha dari mana coba.

Menyuruh-nyuruh ke Presiden

Entah berapa kali lagi permintaan atau suruhan yang diberikan kepada presiden. Lama banget pas panen kabut asap, pas presiden ada kunjungan ke Amerika Serikat, eh wakil ketua dewan menuruh presiden pulang. Tidak punya rasa peduli rakyatnya menderita. Dituruti pulang dan langsung ke tempat kejadian. Apa komentarnya, wisata bencana katanya. Keren kan, yang gak suka gak erlu komentar presiden gak berwibawa manut disuruh-suruh, sudah tahu apa yang ada di benak kalian.

Ada kerusuhan di Myanmar, ingat ini Myanmar, bukan Madura atau Majalengka, atau Martapura lho, eh disuruh ke sana juga. Apa coba manfaatnya? Memang presiden kekuasaannya sampai ke sana. Ini Indonesia bukan Majapahit, atau yang nyuruh sudah merasa Myanmar itu bagian Indonesia?

Lagi konflik DPR dengan pansusnya dengan KPK, eh ada yang minta presiden intervensi. Lucu kan KPK kan independen, DPR sejajar dengan presiden. Kog presiden diminta intervensi. Apa maksudnya kalau intervensi kemudian akan dinilai melanggar UUD dan akan diturunkan begitu? Hebat ya politikus Indonesia ini.

Masih banyak lagi yang teriak-teriak dijalanan untuk minta turun, bukan minta menyuruh turun. Coba apa ndak hebat. Tidak milih yakin mereka ini dulu tidak milih, malah menyuruh turun, apa tidka maaf, koplak,kalau tidak milih mana bisa meminta turun. Asli pasti ada yang komentar gak logis, ya iyalah, kalau demokrasi, jangan di jalan dong, lewat mekanisme yang jelas. Ada hukum yang mengaturnya kan.

Wakil Rakyat yang Lupa yang Diwakili

Luar biasa ini kinerja mereka. Dari kehadiran saja jauh dari harapan. Ini baru hadir belum lagi soal hasil apalagi prestasi. Kalau hasil itu sama dengan kewajiban mereka sesuai dengan gaji yang diterima. Prestasi melampaui gaji dan kewajiban. Mana ada capaian mereka yang lebih dari kewajiab dan gaji, jauh di bawahnya iya. Jelas dari kehadiran menunjukkan banyak yang mbolos alias korupsi.  Mana bisa diminta bisa menghasilkan UU atau sejenisnya yang bermutu dan berkualitas.

Jauh di bawahnya iya. Produk hukum yang dihasilkan jelek, karena penuh kepentingan sendiri, ketika ada yang menggugat ke MK mereka ngacir tidak bertanggung jawab. Coba wakil macam apa kalau begitu. Mereka memang bukan wakil rakyat, wakil partai politik, yang sama-sama tamak, rakus, dan abai kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Pimpinan baik dewan, fraksi, dan komisi, jauh lebih nyaring terdengar khabar malingan mereka dari pada capaian mereka. Meributkan kinerja lembaga lain dari pada prestasi mereka. Sama sekali tidak pernah mereka itu menemukan lembaga lain yang salah dalam perencanaan, paling-paling  kalau lembaga lain membuat kebijakan yang tidak menyenangkan mereka, memanggil, mengutuk, dan sebagainya.  Lebih banyak mereka berwacana dan berkontroversi daripada menghabiskan energi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dewan lebih baik berkonsentrasi memperbaiki diri dengan kualitas ke dalam dulu. Jika ke dalam baik, pengawasan, anggaran, dan legeslasi tentu akan ikut menjadi baik. Mana bisa kalau lembagany bobrok meskipun meminta bangunan baru, mewah, dan megah, bisa membuat kualitas meningkat. Sama sekali tidak ada kaitannya. Beda jika yang dibenahi adalah orangnya, sistemnya, dan kinerjanya. Gedung itu bisa menjadi bonus atas prestasi. Ingat kualitas dulu baru omong bonus, tidak pernah bekerja eh malah minta ini itu dan sama sekali tidak wajar yang ada.

Minimal yang paling mudah adalah disiplin untuk hadir. Kehadiran sangat rendah dengan dalih kunjungan kerja atau kunjungan pemilih, preeeet bahasa abg.Mendua jelas dengan partai politik, meniga dengan masih bekerja sebagaimana awalnya, ada yang ngartis, ngemc, atau pengusaha, dan itu ironisnya menggunakan nama sebagau anggota dewan, akhirnya jelaslah korupsi, kolusi, dan nepotisme berlaku. Takut menolak untuk memberikan proyek pada perusahaan anggota atau pimpinan dewan, bisa berabe. Artinya tidak hadir dalam sidang itu karena sibuk urusan sendiri atau partai minimal.

Negara sudah menyatakan terorisme, narkoba, dan korupsi adalah kejahatan luar biasa, apa yang direaksi oleh dewan, mana penguatan UU dan sejenisnya untuk tidak bidang kejahatan yang masih juga marak itu. Khusus korupsi malah seolah-olah dewan menjegal setiap langkah yang au diambil KPK. Ada saja idenya dari yang legal hingga illegal. Dari yang serius hingga yang memalukan dilakukan.  

Salam