Soal rekam jejak PDI-P yang seolah menang sendiri. Ini susah dihapus soal isu petugas partai, meskipun sudah tidak lagi demikian, Ibu Megawati juga sangat dekat dan mendukung presiden dengan baik, namun sikap awal itu tetap terasa dan tidak dilupakan para pemilih.
Kader PDI-P yang malah berperilaku lebih oposan dan garang sebagaimana Masinton. Jelas ini sangat merugikan PDI-P, harus ada sikap tegas dari partai mau apa dengan perilaku seperti ini. jauh lebih efektif menggembosi daripada memberikan nilai plus bagi pemerintah. Ingat mereka bukan oposan lagi, atau lupa?
Kader di pemerintahan banyak yang minus. Paling bisa bicara banyak dan relatif jelas ada di Tjahjo, lainnya nihil. Jika demikian terus, jangan harap PDI-P mendulang suara, di parlemen sumbang di eksekutif memble, ya mau apa lagi?
Pilihan-pilihan di isu strategis sering salah dan pembiaran. Entah apa artinya pansus KPK bagi PDI-P mengapa partai diam saja melihat dewan mengganggu pemerintah seperti ini, jangan lupa lho, pemerintah itu usungan mereka. Eh malah kalah garang dengan Golkar di dalam membela (meskipun alasan kasus juga).
Kader di daerah banyak yang tertangkap KPK, susah juga mau bicara lumbung wong cilik, nyatanya  wong gedhenya pesta pora uang rakyat. Ini banyak terjadi.
Pilkada DKI yang jelas telat bersikap membawa petaka yang besar. Tolok ukur jelas, nyata di depan mata bisa dikalahkan dengan telak oleh perilaku kubu rival, ini bukan untuk disesali untuk dibenahi, jangan diam saja.
Dua tahun masih ada waktu perbaikan.
Fokus memenangkan lumbung suara, minimal Jawa Tengah membawa kontribusi besar bagi suara Indonesia. Jika lepas, habis sudah, sedang pimpinan tingkat dua sudah kalah di beberapa tempat. Lagi-lagi pembenahan. Jangan jumawa.
Menjawab isu strategis dengan cerdik dan cerdas, memiliki kader selevel Pak Jokowi, malah sering salah langkah. Buat apa coba memiliki kader cerdas kalau tidak memberikan kontribusi parta karena partai politiknya yang tidak memanfaatkan. Tentu presiden tidak masuk dalam jajaran partai namun bisa memberi masukan positif bagi partai.
Mengurangi suara oposan yang kurang bermanfaat. Selama ini jauh lebih tidak berguna daripada bermanfaat bagi partai politik. Sikap terhadap sampah masyarakat korupsi pun seolah PDI-P tidak bersikap. Memecat kader saja tidak cukup memberikan daya serang terhadap sikap maling ini, bagaimana seharusnya mereka bisa melakukan sinergi bersama legeslatif dan eksekutif dengan lebih baik.
Kritik bukan sebatas asal bicara perlu dipelajari anggota dewan dan PDI-P sehingga memberikan martabat dan kebanggaan bagi dewan bukan malah sebaliknya. Â Hal ini masih ada waktu kalau mau.
