Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Delapan Tahun Patrialis Akbar dan Ketidakadilan dengan Sejumlah Alasan

4 September 2017   19:46 Diperbarui: 5 September 2017   07:04 681
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Baik memang berjasa karena jadi politikus, menteri, hakim konstitusi, dan sebagainya bagi bangsa dan negara. Namun apakah jika berjasa itu boleh juga melakukan tindakan tidak terpuji dengan menerima suap seperti itu? Jika iya, kasihan dong prajurit yang meninggal karena dibom Belanda dulu, sama sekali tidak menikmati gaji, malah sudah mati. Dia sudah menerima gaji eh masih maling kog. Jasanya sudah dibalas dengan gaji dan tunjangan yang tidak sedikit lho, jangan berdalih lagi dengan mengatakan berjasa. Jangan salah juga bedakan jasa dan tindakan tidak terpuji itu tidak bisa dijadikan satu.  Jasanya tidak bisa meniadakan kejahatan atau perilaku menyimpangnya. Model pendidikan yang memberikan sikap permisif bagi anak berprestasi sedikit bandel ternyata dihayati Patrialis.Biasa di sekolah, anak pintar itu bandel sedikit akan dimaklumi.

Orang Politik yang Berkasus.

Memang tidak mesti bahwa orang politik atau politikus itu mesti jahat. Namun menambah daftar panjang politikus yang bertindak buruk ketika memegang kekuasaan. Hal ini seharusnya menjadi catatan sehingga hukumannya tidak sekadar.

Soal Daging dan Isu Stabilitas Politik

Pemerintah sedang pada posisi dikritik mengenai harga daging sapi, eh malah ada kong kalikong soal daging sapi lagi. Coba jika negara diktator bisa jadi dituduh mau makar dengan daging sapi. Stabilitas politik sangat tidak baik pas itu, eh malah ikut memperkeruh suasana dengan tema yang pas. Akibatnya pun tidak kecil kalau mau jujur dengan kasus ini.

Perlu tambahan hukuman dicabut hak pilih dan memilihnya, karena dia hakim konstiusi dan mantan menteri hukum. Jika hanya delapan tahun kemudian dia bisa kembali ke dunia politik bukan tidak mungkin dia melakukan aksi balas dendam dan merusak banyak aturan perudangan karena toh dia doktor ilmu hukum juga. Delapan tahun ini mungkin pas sebagai hukuman karena nilai korupsinya, namun kesulitan untuk mengakui, alotnya dia untuk menerima kenyataan, apalagi menyesal jelas jauh, sekali lagi dia mantan menteri hukum dan hakim konstitusi aktif lagi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun