Artikel ini bukan hendak menyudutkan pihak di luar Katolik, atau memuja Katolik karena agama sendiri, namun perjalanan panjang Gereja Katolik juga pernah mengalami imam yang hidupnya bergelimang materi dan menempel pada kekuasaan. Abag pertengahn atau abab kegelapan Gereja uskup, bahkan paus pun terlibat sangat dekatt dengan kekuasaan dunia.
Pengalaman pahit masa lalu menjadi pembelajaran di kemudian hari dan akhirnya dipilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi di dalam kegiatan ibadah resmi. Hal yang dikhawatirkan adalah jika pastornya salah memilih pemimpin di dalam wilayah pemerintahan dan umat mengikuti, kan bisa berabe.
Kematangan pribadi pemimpin dan guru juga membantu untuk bisa mengendalikan diri dan umat yang dipimpinnya. Jika pemimpinnya masih mentah dan mudah emosional tentu sangat menentukan gerak dan langkah komunitas tersebut untuk hidup bersama di dalam masyarakat.
Surat edaran menteri tentu sangat tepat untuk meredakan tensi politik yang makin “liar” dengan agenda terselubung yang tidak jarang menggunakan label agama atau tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis.
Kebebasan atau demokrasi tentu tidak juga berarti bebas sekehendak hatinya untuk melakukan apa saja. Jangan lupa esensi demokrasi juga menjunjung tinggi hak azasi manusia. Kebebasan yang hakiki tentu berkaitan dengan kebebasan pihak lain yang tidak boleh dilanggar.
Pilar hidup bersama di NKRI yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam hidup berbangsa. Tentu tidak meninggalkan dan bertentangan dengan hidup beragama.
Jayalah Indonesia
Salam
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
