Cara Berpakaian Pasha Menambah Daftar Kesalahan Parpol
Artikel ini hanya menggunakan kisah pakaian salah satu wakil walikota ini yang menjadi bahan lelucon. Sebenarnya tidak salah bagi pemakai atribut itu, namun yang salah adalah parpol yang menggaetnya. Apakah memikirkan kedewasaan pemilih, kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat atau demi kursi yang akan dimenangkan?
Parpol abai akan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat. persoalan ini adalah kali kedua (meskipun yang ini belum terklarifikasi apakah benar?), pas hari pertama bertugas (walikota juga salah yang sudah berpengalaman malah meminta wakilnya yang sama sekali tidak tahu apa-apa), ditertawakan saat menjadi inspektur upacara, padahal bisa saja dibuat candaan, namun bisa juga merasa tersinggung. Tugas parpol memberikan pembekalan bagi calonnya yang sama sekali tidak tahu akan tradisi birokrasi, sehingga tidak memperbesar kemaluan di depan anak buah. Pemilih Indonesia suka atau tidak, bukan soal meremehkan namun masih berfikir soal ketenaran yang menjadi utama.
Parpol masih berkutat akan kekuasaan menepikan pertanggungjawaban etis. Pejabat ditertawakan merupakan kerugian amat sangat. Bagaimana kewibaan bisa dijaga kalau di dalam hati meremehkan? Setelah menerima perlakuan yang tidak seharusnya dua kali, beberapa kader lainnya juga tidak banyak berbuat, main iklan, masih kerja yang lama, maling juga gak kurang-kurang, apakah bukan menjadi sarana belajar lebih baik lagi?
Pribadi yang bersangkutan tidak belajar. Banyak sarana belajar sekarang ini, di internet semua ada, mau apa lagi, guru atau instruktur juga tidak kurang-kurang untuk bisa memberikan pengajaran dan pembelajaran. Memang pribadinya yang tidak mengembangkan diri dengan baik. Terpilih ya sudah dan begitu saja.
Peran parah lain parpol. Baru-baru ini, selain kasus pakaian ini, juga menghasilkan produk salah satunya BPK, pimpinan BPK ini jelas saja produk mereka, apa yang terjadi? Mereka diam saja. Tidak merasakan apapun sebagai beban moral mereka. Hal ini bukan hanya sekali dua kali, ratusan kali produk, perbuatan, dan pilihan mereka sangat merugikan bangsa dan negara ini. Bagaimana parpol memberikan tarif untuk bisa menggunakan jasa mereka untuk mengusung jadi pejabat daerah, yang biasa dikenal dengan mahar politik.
Meskipun parpol ramai-ramai membantah, toh semua juga paham kebenarannya. Yang penting bukan si X, apapun dilakukan untuk membendung si X untuk menjaid pejabat, alasannya yuridis, formal, namun sejatinya adalah keganggu kepentingannya. Lihat saja bagaimana DPR/DPRD I-II itu kong kalikong demi uang. M Sanusi itu hanya satu saja yang menjadi operasi KPK, yang masih aman sejahtera, jauh lebih banyak. Mana sikap menyesal mereka? Sama sekali tidak ada, selain menyatakan bahwa mereka tidak terlibat, mereka bersih, atau menyatakan hal itu hanya oknum, dilepaskan dari kesatuan parpol selama ini. Berderet-deret lebih panjang lagi daftar produk gagal parpol.
Apa yang bisa dibuat?
Penyederhanaan parpol. Parpol terlalu banyak, padahal secara ideologis sama sekali tidak ada yang berbeda. Identik, karena sakit hati dari parpol satu mendirikan parpol lain, dengan dasar yang sama juga. Lucu bin ajaib nantinya bisa mengusung dari ideologi yang berbeda sekalipun. Tiga hingga lima parpol cukup, sehingga petualang politik menjadi berkurang.
Penguatan dasar ideologi, sehingga menekan kutu loncat politik. Perpindahan bukan karena perbedaan pandangan, namun hanya karena kecewa, tidak didukung menjadi pejabat, atau karena persaingan yang lain. Beda ideologi namun masih saja saling dukung, bahkan parpol yang tidak didengar didukung pemenang demi kursi jabatan.
Kader bisa diajari dulu dengan berbagai cara. Banyak hal bisa dilakukan asal ada kemauan. Kemauan belajar itu menjadi kata kunci. Sarana dan prasarana lengkap kalau kemauan tidak ada yang sama juga bohong. Pengaderan juga memegang peran penting, bukan hanya mengambil orang tenar namun tidak menguasai politik birokrasi, jika demikian buat apa parpol? Apa tidak aneh jika kader potensialnya banyak malah dikalahkan oleh kader partai lain yang dari pemilu ke pemilu selalu saja gagal membawa dirinya ke kursi terhormat?
Pendiri parpol yang gagal jangan pernah boleh lagi menjadi pendiri parpol baru. Menjadi penting karena nyatanya sering mati bangkit tidak dipilih berdiri lagi dengan nama yang masih juga identik, dan negara masih saja memfasilitasi. Benar bahwa usaha tidak mengenal menyerah itu bagus, namun bukan dengan mengorbankan bangsa dan negara, bisa membuktikan dengan cara lain.
Calon pejabat daerah yang sudah gagal, jangan lagi boleh langsung mendaftar di tempat lain. Periode berikut baru bisa. Tentu lebih rasional dan bukan mencari pekerjaan namun benar-benar pengabdian yang pantas bagi bangsa dan masyarakat.
Korupsi terbesar berkaitan dengan parpol, namun kepanjangan tangan mereka melalui DPR mereka menghasilkan banyak hal, KPK, BPK, MA, MK, dan lembaga-lembaga negara lain, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk berkualitas ketika mereka sendiri kualitasnya rendah. Mana mungkin mereka mau memilih aparat negara yang akan memberikan tali gantungan untuk mereka?
Parpol perlu belajar banyak dan tahu bahwa mereka telah menimbulkan banyak kekisruhan demi kekisruhan. Perlu bebenah, sebelum banyak pihak yang mengatakan parpol tidak berguna itu tidak lagi mampu menahan diri dan membubarkan parpol.
SalamÂ