Ahok, Lulung, Taufik, BPK, dan KPK

Ahok, Lulung, Taufik, BPK, dan KPK

Menarik mencermati kelima tokoh dan lembaga ini saling tarik ulur dengan satu tema. Tentu ada yang benar dan ada yang salah, ada dua kubu yang menyatakan bahwa mereka yang lebih benar.  Tidak mungkin keduanya benar dan keduanya salah, karena hanya ada satu kebenaran (benar dunia tentunya). BPK diambil yang pusat dengan berbagai pertimbangan, ada di kelompok Gubernur Ahok dan KPK, berseberangan dengan gagasan, ide, wacana dari Pak Lulung dan Pak Taufik.

Kasus soal tanah Rumah Sakit Sumber Waras, menjadi sumber panas bagi kedua belah pihak, bahkan ada yang mau datang setiap bulan ke KPK untuk mengecek perkembangan kasus ini. Ada kecurigaan dan ada yang memastikan bahwa akan menjerat Gubernur Ahok. Di sisi lain, KPK dan BPK ternyata menyatakan yang berbeda.

Abraham Lunggana

Bak Tom n Jerry, antara keduanya, tidak pernah akur, meskipun kalau ketemu berpelukan bak Teletubis, saling serang dengan berbagai cara, juga tidak jarang sangat kasar dan keras. Soal Sumber Waras dijawab dengan soal Lamborgini, soal Tanah Abang dibalas dengan cerita kisah masa lalu. Mengenai UPS berbalas pantung dengan SW, dan tidak pernah ketemu di antara mereka berdua. Spesifik soal RSSW, ada pernyataan Pak Abraham L, yang mengatakan ada konspirasi kekuasaan yang “membebaskan” Ahok dari jerat KPK. Pihak yang pro ada pelanggaran mengatakan itu dengan jelas. Ada beberapa hal yang menarik, kalau demikian, BPK dan KPK ada pada pihak yang dicurigai bermain tidak obyektif dan independen, ada intervensi di sana.

Taufik

Setali tiga uang, namun tidak seganas Pak Abraham. Awalnya mereka sobatan, karena perbedaan dukungan pilpres dan keluarnya Pak Ahok dari Gerindra yang menabuh genderang berseberangan dari keduanya. Menarik adalah Pak Taufik curiga akan “bebas”-nya Pak Ahok. Meragukan, berati KPK dan BPK yang dicurigai atau diragukan. Apakah kecurigaannya ada kaitannya dengan masa lalu yang sehingga tahu dengan persis kinerja KPK atau hanya barisan sakit hati yang asal bersebrangan saja.

Ahok

Jelas saja ada pihak yang membela diri dan menyatakan tidak ada persoalan. Kedatangan ke lembaga penegak hukum baik ke KPK, kepolisian, dan kesiapan di BPK patut mendapatkan apresiasi, jarang pejabat publik mau melakukan hal ini. jelas bahkan dia mengajak kasus ini hingga meja hijau sehingga semua menjadi jelas dan gamblang.

KPK

KPK akan kesulitan sendiri jika mengikuti alur pemikiran anggota dewan yang katanya akan terus datang ke sana untuk “mengawal” jalannya kasus ini. mengapa? Mereka tidak memiliki peluang SP3, selain akan menhentikan jauh sebelum benar-benar mereka tangani. Tentu mereka tidak mau mengulagi kasus Komjeng Budi G yang lalu dalam kasus yang oleh BPK DKI dinyatakan ada masalah, sedang BPK Pusat bersih. Jadi masih jauh dari ranah kerja KPK, dari pada ribet, mereka lebih aman menahan diri.

BPK

Persoalan di awali dari oknum di BPK DKI. Konflik kepentingan yang menarik-narik ke jabatan. Dan telah disetujui oleh BPK Pusat dengan mengganti oknum yang bermain tersebut. Artinya bahwa BPK DKI yang kurang profesional, jika benar profesional tentu tidak akan ada penggantian tentunya.

Kecurigaan Pak Taufik dan Pak Lulung bukan hal yang tabu, namun perlu menjadi cambuk baik bagi KPK dan BPK untuk membuktikan bahwa mereka bekerja benar dan profesional. Sering kita temua catatan BPK bersih namun nyatanya tidak lama kemudian masuk bui. Persoalan yang berulang. Kedua, sebagai pejabat publik dan pejabat daerah tidak perlu mengumbar hal yang masih abu-abu sehingga seolah sudah hitam bagi pihak lain dan putih pada pihak sendiri. Kecurigaan pada lembaga lain tentu tidak elok dan menjadi fitnah yang tidak pantas. Lebih baik digunakan sebagai kritik yang membangun dari dalam, maaf apalagi masa lalu keduanya juga semua sudah tahu. Ketiga, apakah lembaga-lembaga yang diragukan dan dituduh “bermain” mata ini tidak merasa terusik bahwa mereka itu bekerja tidak profesional, bisa diintervensi, dan mudah dikuasai oleh pihak lain? Tidak kah ada tindak lanjut atau tuntutan misalnya.

Kritik itu boleh dan harus. Namun tuduhan yang tidak berdasar data yang kuat dan akurat itu bisa menjadi fitnah dan menjelek-jelekan pihak lain dan ini lembaga negara lho. Boleh juga mau mengatakan apa saja, namun apakah tidak bisa dengan lebih baik, dna nyatanya apa yang dikatakan selama ini lebih banyak salahnya  daripada benarnya. KPK dan BPK perlu melakukan tindakan nyata sehingga tidak ada kecurigaan dan kalau memang benar berarti Pak Ahok yang masuk ke sel dan bila salah mereka berdua tentu harus bersikap yang sama, mau mengakui kesalahannya dan mereka melanggar hukum dengan memfitnah lembaga negara dan pejabat negara. Pembuktian sangat penting dan demi negara yang lebih baik yang dimulai dari ibukota negara.

 

Salam