Ahok, Lulung, Taufik, BPK, dan KPK

BPK

Persoalan di awali dari oknum di BPK DKI. Konflik kepentingan yang menarik-narik ke jabatan. Dan telah disetujui oleh BPK Pusat dengan mengganti oknum yang bermain tersebut. Artinya bahwa BPK DKI yang kurang profesional, jika benar profesional tentu tidak akan ada penggantian tentunya.

Kecurigaan Pak Taufik dan Pak Lulung bukan hal yang tabu, namun perlu menjadi cambuk baik bagi KPK dan BPK untuk membuktikan bahwa mereka bekerja benar dan profesional. Sering kita temua catatan BPK bersih namun nyatanya tidak lama kemudian masuk bui. Persoalan yang berulang. Kedua, sebagai pejabat publik dan pejabat daerah tidak perlu mengumbar hal yang masih abu-abu sehingga seolah sudah hitam bagi pihak lain dan putih pada pihak sendiri. Kecurigaan pada lembaga lain tentu tidak elok dan menjadi fitnah yang tidak pantas. Lebih baik digunakan sebagai kritik yang membangun dari dalam, maaf apalagi masa lalu keduanya juga semua sudah tahu. Ketiga, apakah lembaga-lembaga yang diragukan dan dituduh “bermain” mata ini tidak merasa terusik bahwa mereka itu bekerja tidak profesional, bisa diintervensi, dan mudah dikuasai oleh pihak lain? Tidak kah ada tindak lanjut atau tuntutan misalnya.

Kritik itu boleh dan harus. Namun tuduhan yang tidak berdasar data yang kuat dan akurat itu bisa menjadi fitnah dan menjelek-jelekan pihak lain dan ini lembaga negara lho. Boleh juga mau mengatakan apa saja, namun apakah tidak bisa dengan lebih baik, dna nyatanya apa yang dikatakan selama ini lebih banyak salahnya  daripada benarnya. KPK dan BPK perlu melakukan tindakan nyata sehingga tidak ada kecurigaan dan kalau memang benar berarti Pak Ahok yang masuk ke sel dan bila salah mereka berdua tentu harus bersikap yang sama, mau mengakui kesalahannya dan mereka melanggar hukum dengan memfitnah lembaga negara dan pejabat negara. Pembuktian sangat penting dan demi negara yang lebih baik yang dimulai dari ibukota negara.

 

Salam