Dengan berjalannya waktu kita pasti akan belajar untuk menguasai hal-hal yang perlu kita kuasai demi menjalankan tambang serumit freeport di masa depan. Dalam tulisan sebelumnya penulis menjuluki Freeport sebagai Sekolah Tambang mineral paling lengkap dan paling moderen di satu lokasi.
Apapun bisa dipelajari, mulai dari teknologi pertambangannya, pengolahan hasilnya, Â pengolahan limbahnya, pemasaran hasilnya, pengelolaan keuangannya, program sosialnya dan lain-lain aspek yang terkait dengan suatu entitas perusahaan tambang moderen. Dibutuhkan kesabaran dari Inalum untuk mau belajar.
Ketiga, win-win solution untuk kepentingan Papua dan khususnya dua suku yang berada di kawasan pertambangan serta masyarakat Papua secara keseluruhan. Melalui media massa kita mengetahui bahwa Pemda Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika kebagian jatah 10% saham. Meskipun demikian Papua jangan bersorak-sorak dulu, karena kepemilikan saham 10% itu bukanlah hadiah tetapi harus dibayar kembali kepada Inalum sehingga untuk sementara waktu saham 10% itu akan dipegang oleh Inalum.
Harian Bisnis Indonesia dan Harian Kontan, Rabu 15 Juli 2018, memberitakan bahwa Pemda Papua akan berutang kepada Inalum US$ 856 Juta atau sama dengan Rp 12,4 triliun dengan assumsi kurs Rp14.500/1US$ dan akan dicicil dengan dividen yang diperolehnya entah untuk berapa lama. Bila pencaplokan 51% saham Freeport harus "menguntungkan Papua" seperti retorika Pemerintah selama perundingan berlangsung, maka selain memeroleh saham 10%, mestinya Pemda dan masyarakat Papua juga mendapat jatah 10% pajak nasional yang dipungut dari Freeport.
Ini mungkin lebih menguntungkan Papua dari pada saham 10% karena tiap tahun pasti ada uangnya dan besarannya tidak tergantung dari naik-turunnya keuntungan perusahaan. Dengan bagian pajak sebesar 10%, akan memungkin Pemda Papua mencicil saham 10%-nya dan sebagian lagi  dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Papua yang selama ini dikategorikan sebagai provinsi termiskin di Indonesia.
Sedangkan hasil dividen dapat dimanfaatkan untuk memajukan dua suku pemilik hak ulayat tempat Freeport beroperasi. Inilah makna dan raison de`etre dibalik penguasaan Freeport oleh negara demi "menguntungkan Papua." Win-win solution lainnya untuk Papua adalah masalah kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua yang selama ini menjadi komitmen Freeport Mc-Moran sejak awal beroperasinya di Papua.
Demikian juga kesempatan berusaha bagi pengusaha lokal yang perlu dishare oleh kontraktor dan vendors dari luar Papua demi menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial di Papua sebagaimana sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan kebijakan harga bahan bakar yang disamakan untuk seluruh Indonesia.
Kita harapkan Inalum dan Pemerintah lebih terbuka membicarakan hal-hal ini dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua, baik menyangkut proses kepemilikan saham dan manfaatnya maupun bagian pajak yang mestinya diberikan untuk Papua di luar royalty sehingga ada manfaat yang lebih besar setelah penguasaan mayoritas saham Freeport oleh Pemerintah kita.
Kebijakan keberpihakan kepada Papua dan rakyatnya adalah agar rakyat Papua terhindar dari "kutukan sumber daya alam" yang ketika akan habis terkuras pada tahun 2041 dan semua pihak yang berpesta akan pergi, jangan sampai yang ditinggalkan adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kita berlomba dengan waktu duapuluh tahun kedepan untuk membangun Papua ke arah yang lebih sustainable demi mencapai kemandirian dengan memanfaatkan hasil penerimaan dari sumber daya alam yang dihasilkan dari perut buminya.
Kita yakin Pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap memerhatikan Papua seperti yang selama ini ditunjukkan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan Papua. Semoga para pembantunya pun menangkap komitmen pemimpinnya dan menuangkannya dalam kebijaksanaan pengelolaan SDA yang lebih menguntungkan Papua.Â
Jakarta, 30 Juli 2018.
Simon Patrice Morin
Mantan Anggota DPR-RI wakil Papua,
Periode 1992 -- 2009 (17 tahun).
