Menerka "Win-win Solution" yang Diinginkan Pemerintah, Freeport, dan Papua

Keberhasilan ini akan menjadi modus operandi dalam mendesign kebijakan negara kedepan untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam menerapkan model kerja-sama pemerintah dengan pihak swasta asing. Penguasaan mayoritas saham akan berdampak terhadap penerimaan negara dari pajak dan non pajak yang semakin meningkat.

Pemerintah juga menghendaki pembangunan smelter oleh Freeport untuk menunjang pengembangan industri nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan sudah disepakati dengan catatan perpanjangfan kontrak sampai 2041. Inalum sebagai pihak yang mewakili pemerintah, juga berkeinginan ikut terlibat dalam management yang akan dibahas secara mendetail.

Singkatnya kepentingan pemerintah mencakup manfaat ekonomi dan finansial serta keuntungan politik yang terkait dengan kedaulatan negara atas sumber daya alam dan tercatat sebagai keberhasilan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya nampaknya sudah akan tercapai.  

Kedua, win-win solution untuk kepentingan Freeport. Kepentingan Freeport sebagai corporate, adalah agar investasinya yang akan mencapai 20 miliar dolar AS. aman dan menghasilkan keuntungan. Untuk itu, Freeport tentu menghendaki adanya kepastian perpanjangan kontrak sampai tahun 2041 karena investasi sebesar itu baru akan menghasilkan keuntungan setelah tahun 2031.

Kepastian ini sangat penting karena kita sulit memprediksi apa yang akan terjadi pada Pemilu 2019, Pemilu 2024, Pemilu 2029 serta pemilu-pemilu berikutnya sampai tahun berakhirnya kontrak, yaitu 2041. Perusahaan tambang dengan investasi yang besar dan berjangka panjang membutuhkan kepastian hukum dan kepastian berusaha sehingga siapapun pemerintahnya, dijamin tidak terjadi perobahan kebijaksanaan.

Keamanan dan kepastian dalam berinvestasi  juga menghendaki sistim perpajakan yang nailed down dalam arti tidak fluktuatif akibat berbagai kebijakan perpajakan di masa depan. Dengan sistim yang nailed down akan memungkin kalkulasi investasi dan biaya operasional dilakukan dengan lebih akurat.

Demikian juga mengenai pembangunan Smelter yang nilai invesasinya sekitar 2,3 miliar dolar AS, mungkin harus dibiayai bersama oleh Pemerintah dan Freeport sehingga tidak memberatkan satu pihak dan ada proses pembelajaran bagi Inalum sendiri sehingga bila pemerintah akan membangun smelter serupa di masa depan sudah memiliki pengalaman.

Hal lain yang sangat penting bagi Freeport dan tidak terpisahkan dari keamanan investasinya adalah wewenang yang lebih besar untuk mengelola seluruh operasi sehingga memastikan keberhasilan usahanya serta memberi keuntungan bagi para share holders termasuk Pemerintah kita yang menjadi pemegang saham mayoritas.

Semua pihak juga sudah tahu bahwa tambang bawah tanah Freeport memiliki tingkat kerumitan dan kompleksitas yang tinggi termasuk karakter alam dan perobahan cuaca yang kadang-kadang ekstrim, membutuhkan suatu sistim management operasi yang profesional, aman, berpengalaman serta bekerja dengan disiplin tinggi around the clock. Apalagi dunia kita sekarang ini dengan kemajuan teknologinya yang luar biasa, membuat manusia tidak mungkin menguasai semua hal dan membutuhkan kerjasama dengan pihak lain.

Tambang  Freeport yang ketika memulainya disebut sesuatu yang impossible dan hanya orang gila saja yang mau melakukkannya, membutuhkan management yang memahami kerumitan dan carut-marutnya serta mampu mengelolanya. Demi memastikan keberhasilan pengoperasian tambang, penulis yakin Freport akan menghendaki wewenang lebih dalam mengelola seluruh operasi.

Ini bukan soal egonya Freeport atau tidak nasionalisnya kita, tetapi demi keberhasilan tambang tersebut dan juga demi berhasilnya kebijakan pemerintah kita dalam kerjasama pengelolaan SDA yang baru akan dimulai atau diujicobakan dengan Freeport.  Agar langkah pertama kita dalam kebijakan penguasaan 51% saham dari suatu perusahaan asing oleh pemerintah berhasil, kita butuh cara berpikir yang rasional dan bukan emosional.