Sumber Daya Manusia adalah bagian yang terberat dari pemanfaatan sarana kesehatan. Untuk level setingkat paramedis masalahnya sering dapat diatasi, adanya putra daerah yang sering bersedia mengabdi di sana. Tetapi pada level dokter sering bermasalah karena sering dokter yang bertugas memikirkan masa depannya, mereka pada saat bertugas sudah memikirkan akan kemana selesai bertugas. Begitu selesai masa tugas mereka, mereka berpikir akan pindah ke daerah yang lebih baik. Hal yang manusiawi dan wajar. Banyak mungkin yang tidak menyadari bahwa salah satu cara dan alasan bagi mereka untuk meninggalkan tempat tugas adalah mengajukan rencana melanjutkan pendidikan. Walaupun mereka tahu bahwa menjadi residen banyak susahnya dan menghabiskan uang yang susah payah mereka kumpulkan, tetapi minimal mereka kembali berada di kota dan setelah selesai pendidikan mempunyai daya tawar yang lebih bagus untuk penempatannya. Minimal di ibu kota kabupaten.
Tidak sederhana memang masalahnya. Saya yakin bahwa peningkatan ekonomi negara dan masyarakat akan membawa dampak kepada peningkatan kesehatan. Masalah yang seperti ini obatnya hanyalah peningkatan kemampuan negara membiayai pelayanan kesehatan. Tetapi peningkatan tersebut tentu harus disertai dengan peningkatan komitmen untuk pembiayaan kesehatan. Peningkatan anggaran kesehatan dari 5% APBN menjadi 20% APBN saya pikir adalah jalan keluar yang masuk akal dan akan sangat membantu. Di satu sisi sumber pendapatan negara yang diperoleh dengan merusak kesehatan masyarakat misalnya rokok dengan cara menarik cukai tembakau selayaknya dikembalikan ke sektor pembiayaan pelayanan kesehatan.
Kami hanya ingin menyampaikan bahwa banyak masalah di hilir dari sistem kesehatan yaitu di Puskesmas dan masalah itu bukan hanya masalah masalah kemampuan dan kompetensi sumber daya manusianya. Saya yakin bahwa peningkatan kemampuan SDM pasti akan mempunyai daya ungkit, tetapi daya ungkit tersebut tidak akan signifikan tanpa memperbaiki sisi lain dari masalah di hilir. Saya yakin kita semua mempunyai niat baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi memahami masalah masalah di hulu yang bukan hanya masalah sektor kesehatan juga diperlukan. Masalah ini bukan hanya soal kerjasama lintas sektoral, tetapi lebih kepada komitmen negara untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan.
Kita tunggu niat baik dari DPR dan Pemerintah menaikkan pagu sektor kesehatan bukan hanya 5% dari APBN tetapi menjadi 15% dari APBN dan pengembalian cukai tembakau ke sektor Pelayanan Kesehatan. Sekedar informasi bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan di sektor pengobatan sebagian besar dihabiskan untuk masalah jantung dan pembuluh darah dan salah satu faktor penyebabnya adalah rokok.
Jakarta, 8 Mei 2016.
Patrianef
