Isu pergantian kursi Sekjen PDIP mulai berkembang setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hasto terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi suap Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Menurut petinggi PDIP Pergantian Sekjen tentu menjadi kewenangan internal partai untuk membahasnya. Apakah akan ada pergantian kursi Sekjen? Apakah Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai.
PDIP memiliki mekanisme untuk membahas soal kepengurusan partai. Semua pembahasan itu akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. AD/ART PDIP mengamanatkan itu wilayahnya Megawati.
Hingga kini belum ada pembahasan terkait pergantian kursi Sekjen sebagaimana isu yang berkembang belakangan ini.
Boleh dikata ribut-ribut ntah move on kemana PDIP membuat kita jadi Tobing alias Tolol Bingung. Masalahnya apakah ribut-ribut ini semata-mata hanya untuk menutupi kebobrokan Hasto itu sendiri yang telah lama menyembunyikan Harun Masiku. Atau apakah dalam ribut-ribut tak berkesudahan ini Megawati tak mau surut dari langkahnya untuk menghabisi pengaruh Jokowi dalam jagad politik Indonesia.
Gambaran tersebut di atas membuka berbagai perspektif dan spekulasi yang menarik untuk dianalisis.
Skandal Harun Masiku dan implikasinya terhadap PDIP
Kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku menjadi noda besar bagi PDIP, khususnya Hasto Kristiyanto. Isu bahwa Hasto telah lama menyembunyikan keberadaan Harun Masiku dapat merusak kredibilitas partai dan menggoyahkan posisi Hasto sebagai Sekjen. Tekanan untuk menggantinya bisa jadi merupakan langkah strategis PDIP untuk meminimalkan kerugian reputasi akibat kasus ini.
Namun, pergantian Sekjen tidak otomatis membersihkan jejak kontroversi. Jika Hasto terbukti terlibat lebih dalam, pengaruhnya terhadap PDIP dan keputusan-keputusan strategis selama masa jabatannya akan terus menjadi sorotan, termasuk bagaimana ia menangani berbagai isu politik.
Mekanisme internal dan dominasi Megawati
Pernyataan petinggi PDIP yang menegaskan pergantian Sekjen adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini mencerminkan bagaimana PDIP sebagai partai masih sangat sentralistik, dengan Megawati memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis.
Isu ini juga bisa dilihat sebagai upaya Megawati untuk mempertahankan otoritasnya di tengah potensi tekanan dari berbagai pihak, termasuk pengaruh Presiden Jokowi. Jika Megawati tidak segera mengambil langkah tegas, akan muncul spekulasi bahwa ini adalah strategi untuk menegaskan Jokowi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam urusan internal partai.
Konflik kepentingan Megawati-Jokowi
Ribut-ribut ini juga dapat dilihat dalam konteks persaingan pengaruh antara Megawati dan Jokowi. Ada anggapan Megawati enggan membiarkan Jokowi atau orang-orang dekatnya mengambil alih kendali PDIP, terutama menjelang transisi kepemimpinan partai di masa mendatang. Pergantian Hasto dapat menjadi momen strategis untuk mempertegas kendali Megawati atau bahkan untuk "mengamankan" posisi politik PDIP dari pengaruh Jokowi.
Disorientasi atau distraksi
Ada pula kemungkinan ribut-ribut ini sengaja dipertahankan untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi masalah, yaitu keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Dengan memusatkan perhatian pada potensi pergantian Sekjen, fokus pada pelanggaran hukum dapat diredam. Langkah ini sering digunakan dalam politik untuk meminimalkan dampak kerusakan reputasi secara keseluruhan.
Prospek dan dampak terhadap PDIP
Keputusan untuk mempertahankan atau mengganti Hasto akan berdampak besar pada PDIP:
Jika Hasto diganti, partai dapat menunjukkan komitmen pada pembaruan dan reformasi internal, meskipun ini berisiko mengungkap lebih banyak persoalan lama.
Jika Hasto tetap dipertahankan, PDIP berisiko kehilangan kepercayaan publik dan dianggap tidak serius dalam menangani isu korupsi.
Dalam jangka panjang, kasus ini berpotensi mempengaruhi stabilitas internal PDIP, terutama jika kepemimpinan Megawati dinilai terlalu lamban dalam merespons atau justru mempertahankan figur kontroversial.
Ribut-ribut ini kemungkinan besar merupakan kombinasi dari berbagai faktor, termasuk upaya menyelamatkan citra partai, dinamika internal terkait kendali Megawati, dan upaya menutupi persoalan hukum Hasto. Dalam konteks politik yang lebih luas, ini juga bisa menjadi arena pertarungan pengaruh antara Megawati dan Jokowi. Langkah-langkah selanjutnya, terutama keputusan Megawati mengenai Hasto, akan menentukan bagaimana PDIP menghadapi tantangan politik dan hukum di masa yad.
Kalau dilihat dalam dua minggu terakhir ini mengapa gegara kasus Harun Masiku PDIP begitu vulgar terhadap mantan Presiden Jokowi. Sampai-sampai ada video yang dititipkan kepada Connie Rahakundini di Rusia, dan bukti-bukti itu kata Connie sudah dinotariskan di Rusia. Apa isinya. Apa Jokowi akan mati diterkam bukti-bukti video itu yang belum tentu dilihat Putin. Bahkan gilanya lagi sampai Connie mengingatkan Iriana isteri Jokowi agar berhati-hati dalam kasus ini, sebab bahaya kalau sampai diledakkan. Juga yang tak kalah vulgarnya adalah tudingan PDIP bahwa Jokowi adalah salah satu mantan Presiden terkorup setelah Bashar al Assad. Catatannya ada di OCCRP kata Hasto dkk.
Manuver PDIP yang semakin vulgar terhadap mantan Presiden Jokowi, khususnya dalam konteks kasus Harun Masiku, mencerminkan dinamika politik yang sangat kompleks.
Kasus Harun Masiku dan serangan balik PDIP
Kasus Harun Masiku yang menyeret nama Hasto Kristiyanto menjadi beban besar bagi PDIP. Untuk meredam tekanan publik, PDIP tampaknya mengalihkan perhatian dengan membangun narasi-narasi baru yang menyerang Jokowi. Ini adalah taktik umum dalam politik, di mana pihak yang tertekan berusaha mencari musuh eksternal untuk menyalurkan kemarahan dan mengalihkan perhatian publik.
Narasi video yang dibawa oleh Connie Rahakundini dan klaim tentang keterlibatan Jokowi dalam korupsi yang disebutkan oleh OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) merupakan langkah eskalatif untuk menggiring opini bahwa masalah internal PDIP adalah dampak dari peran atau kegagalan Jokowi.
Isu Video dan keterlibatan Rusia
Klaim tentang video yang dititipkan ke Connie Rahakundini, dinotariskan di Rusia, dan diwarnai ancaman implisit kepada Iriana Jokowi menunjukkan betapa seriusnya PDIP dalam menggunakan isu ini sebagai alat politik.
Bagaimanapun, beberapa hal perlu dicermati disini. Hingga kini, tidak ada informasi yang jelas tentang isi video tersebut. Jika memang mengandung bukti signifikan, pertanyaan yang muncul adalah mengapa harus dititipkan di Rusia dan tidak segera dirilis di Indonesia.
Langkah ini terlihat lebih sebagai upaya untuk menambah bobot klaim, tetapi juga menciptakan kesan bahwa ada permainan geopolitik atau bahkan keterlibatan pihak asing dalam dinamika politik domestik.
Hal ini bisa dilihat sebagai ancaman politik simbolis terhadap Jokowi, yang tujuannya adalah untuk menekannya secara psikologis atau politik agar tidak mengintervensi kasus Harun Masiku dan dinamika PDIP lainnya.
Tudingan korupsi terhadap Jokowi
Pernyataan Hasto dan kawan-kawan bahwa Jokowi adalah salah satu mantan presiden "terkorup" setelah Bashar al-Assad berdasarkan catatan OCCRP adalah langkah yang sangat agresif.
Ada beberapa kemungkinan alasan di balik tudingan ini, misalnya membunuh karakter. Dengan menempelkan stigma korupsi pada Jokowi, PDIP mungkin mencoba menurunkan popularitasnya dan melemahkan pengaruhnya, terutama dalam menghadapi transisi kepemimpinan politik di PDIP dan di tingkat nasional.
Tudingan ini juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun narasi tandingan, sehingga isu korupsi Harun Masiku tidak lagi menjadi fokus utama.
Namun, tudingan ini bisa menjadi bumerang jika tidak disertai bukti konkret. Jokowi masih memiliki basis dukungan yang cukup kuat, dan klaim tanpa dasar dapat merugikan PDIP sendiri.
Hubungan PDIP-Jokowi yang retak
Hubungan Megawati dan Jokowi yang sejak lama dikabarkan tidak harmonis tampaknya semakin memburuk. PDIP merasa perlu menunjukkan mereka adalah kekuatan politik yang mandiri, tidak bergantung pada citra Jokowi. Namun, langkah ini memiliki risiko besar, terutama jika Jokowi memilih untuk melawan atau menggunakan pengaruhnya untuk mendukung kekuatan politik lain.
Connie Rahakundini dan dimensi geopolitik
Keterlibatan Connie Rahakundini, yang dikenal memiliki koneksi dengan dunia militer dan analis geopolitik, memberikan dimensi baru pada isu ini. Jika klaim video benar, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa ada ancaman serius terhadap Jokowi yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga berpotensi melibatkan aktor internasional.
Namun, tanpa bukti konkret, langkah ini terlihat lebih sebagai ancaman simbolis daripada ancaman nyata.
Manuver PDIP yang agresif terhadap Jokowi mencerminkan upaya untuk mengamankan posisi partai di tengah tekanan besar dari skandal Harun Masiku. Serangan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan internal PDIP; melemahkan pengaruh Jokowi dalam politik Indonesia; membentuk narasi baru untuk mempertahankan citra partai di mata pendukungnya.
Namun, langkah-langkah ini sangat berisiko, terutama jika tidak disertai bukti yang kuat. Jika publik melihat tindakan ini sebagai permainan politik yang tidak fair, PDIP dapat kehilangan legitimasi dan dukungan dalam jangka panjang. Sebaliknya, Jokowi perlu merespons dengan hati-hati untuk menjaga reputasi dan posisinya dalam lanskap politik pasca-presidensial.
Lihat :
Joyogrand, Malang, Wed', Jan' 08, 2025.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
