Mohon tunggu...
Parlin Pakpahan
Parlin Pakpahan Mohon Tunggu... Lainnya - Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Keluarga saya tidak besar. Saya dan isteri dengan 4 orang anak yi 3 perempuan dan 1 lelaki. Kami terpencar di 2 kota yi Malang, Jawa timur dan Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kok Recok Amat: Quo Vadis PDIP

9 Januari 2025   13:48 Diperbarui: 9 Januari 2025   13:48 116
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kini Hasto jadi tersangka di KPK. (Sumber : pojoksatu.id).

Mekanisme internal dan dominasi Megawati

Pernyataan petinggi PDIP yang menegaskan pergantian Sekjen adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini mencerminkan bagaimana PDIP sebagai partai masih sangat sentralistik, dengan Megawati memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis.

Isu ini juga bisa dilihat sebagai upaya Megawati untuk mempertahankan otoritasnya di tengah potensi tekanan dari berbagai pihak, termasuk pengaruh Presiden Jokowi. Jika Megawati tidak segera mengambil langkah tegas, akan muncul spekulasi bahwa ini adalah strategi untuk menegaskan Jokowi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam urusan internal partai.

Konflik kepentingan Megawati-Jokowi

Ribut-ribut ini juga dapat dilihat dalam konteks persaingan pengaruh antara Megawati dan Jokowi. Ada anggapan Megawati enggan membiarkan Jokowi atau orang-orang dekatnya mengambil alih kendali PDIP, terutama menjelang transisi kepemimpinan partai di masa mendatang. Pergantian Hasto dapat menjadi momen strategis untuk mempertegas kendali Megawati atau bahkan untuk "mengamankan" posisi politik PDIP dari pengaruh Jokowi.

Disorientasi atau distraksi

Ada pula kemungkinan ribut-ribut ini sengaja dipertahankan untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi masalah, yaitu keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Dengan memusatkan perhatian pada potensi pergantian Sekjen, fokus pada pelanggaran hukum dapat diredam. Langkah ini sering digunakan dalam politik untuk meminimalkan dampak kerusakan reputasi secara keseluruhan.

Prospek dan dampak terhadap PDIP

Keputusan untuk mempertahankan atau mengganti Hasto akan berdampak besar pada PDIP:

Jika Hasto diganti, partai dapat menunjukkan komitmen pada pembaruan dan reformasi internal, meskipun ini berisiko mengungkap lebih banyak persoalan lama.

Jika Hasto tetap dipertahankan, PDIP berisiko kehilangan kepercayaan publik dan dianggap tidak serius dalam menangani isu korupsi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun