Melalui kebijakan ini, Kemenhan dapat memperkuat narasi pentingnya sinergi antara rakyat dan negara dalam mempertahankan kedaulatan, sekaligus menjaga warisan pertahanan yang telah dirintis oleh pemimpin sebelumnya, seperti Presiden Prabowo Subianto.
Relevansi terhadap tantangan masa mendatang
Pengakuan terhadap peran mantan aparat di Timor Timur hingga 1999 juga berkontribusi pada upaya rekonsiliasi internal, membangun kesadaran kolektif akan sejarah, dan menjaga integritas nasional.
Langkah ini dapat memperkuat rasa memiliki terhadap negara dan menghormati pengorbanan aparat yang telah mengabdi, terutama di era di mana identitas nasional menjadi isu strategis.
Dukungan terhadap perluasan kategori veteran pembela kemerdekaan RI merupakan langkah yang strategis dalam menghormati sejarah perjuangan bangsa, memperkuat solidaritas nasional, serta memastikan kesejahteraan bagi mereka yang telah berjasa. Meski kebijakan ini memiliki implikasi politis dan fiskal, manfaat jangka panjangnya dalam membangun narasi nasional yang inklusif dan memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta patut diperhatikan.
Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel untuk menghindari resistensi serta menciptakan dampak positif yang maksimal.
Kokpit dan aspirasinya
Ketua LVRI HBL Mantiri dulu dikenal sebagai seorang jenderal yang religius ketika bertugas sebagai Pengkoopskam di Timor Timur. Saya pikir dengan kehadirannya sekarang menyertai Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Syafri Samsudin sebagai Menhan, maka sudah saatnya barangkali ke semua tokoh di atas dapat membantu warga Kokpit atau Korban Kekerasan Politik Timor Timur dalam mewujudkan aspirasi mereka selama ini, yang meski uang santunan beberapa kali sudah diberikan, tapi jumlahnya yang tak seberapa seperti sebungkus garam ditaburkan ke lautan. Sementara assets mereka tetap teronggok di Timorleste tanpa tindak lanjut apapun.
Kebanyakan assets mereka yang ada di Timor Timur hingga kini seperti di Delta Comoro kota Dili misalnya. Itu rata-rata dihuni oleh eks Fretlin yang selalu mengatasnamakan pejuang Timorleste. Pernah penulis kesana. Bukan disambut dengan persahabatan. Mereka tak mau mengakui tanah itu adalah milik warga Indonesia di masa integrasi. Apabila perlu mereka akan melakukan kekerasan untuk itu.
Bukankah assets tersebut di atas adalah tanggungjawab Pemerintah Indonesia sepenuhnya. Masalahnya pemerintahan Timorleste sekarang tidak dapat mengatasi warga Fretilin yang becokol di atas assets warga Indonesia itu.
Konteks historis dan legalitas asset
