Jika memang terjadi pelanggaran, seperti perusakan banner atau penyebaran informasi negatif yang tidak berdasar, Bawaslu seharusnya segera bertindak. Namun, mereka sering terkendala oleh masalah procedural. Bawaslu umumnya menunggu laporan resmi sebelum bergerak; beban pembuktian. Dalam kasus perusakan banner, misalnya, Bawaslu memerlukan bukti konkret untuk memproses laporan; langkah proaktif. Jika Bawaslu terkesan pasif, pasangan yang merasa dirugikan harus mengambil inisiatif melaporkan kasus tersebut disertai bukti, seperti rekaman video atau foto kejadian.
Semua pasangan calon harus menjaga fokus pada penyampaian visi, misi, dan program untuk menjangkau pemilih. Penggunaan isu negatif atau klaim yang tidak berdasar dapat memberikan dampak buruk jika publik melihatnya sebagai manipulatif.
Warga harus bijak dalam menyikapi isu seperti ini, mencari informasi dari berbagai sumber, dan tidak terpengaruh oleh kampanye negatif.
Pengawasan yang lebih proaktif dan transparansi dalam menangani kasus pelanggaran kampanye adalah kunci untuk memastikan Pilkada yang adil dan bebas dari kecurangan.
Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya keterlibatan semua pihak untuk menjaga integritas proses pemilu, termasuk media, penyelenggara pemilu, dan masyarakat umum. Pilkada yang sehat membutuhkan semua elemen tersebut untuk menjalankan perannya secara maksimal.
Ayo para kontestan Pilkada Kota Malang 2024 mari benahi diri dan berkampanyelah yang sportif dan mendidik masyarakat.
Lihat :
Joyogrand, Malang, Fri', Nov' 22, 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
