Dengan potensi ketidakpastian pasokan minyak dari middle-east, pemerintah baru bisa memperkuat cadangan energi nasional untuk menjaga stabilitas suplai. Program ini bisa dilengkapi dengan memperluas infrastruktur penyimpanan dan meningkatkan kapasitas kilang dalam negeri.
2. Menjaga stabilitas harga dan inflasi
Untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, Prabowo-Gibran dapat melanjutkan program subsidi energi yang lebih terarah, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga BBM.
Jika terjadi lonjakan harga minyak, pemerintah bisa memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, dengan stabilitas harga minyak, pemerintah dapat mengurangi subsidi secara bertahap dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sosial.
3. Kerjasama ekonomi dengan negara-negara penghasil energi dan konsumen besar
Dengan semakin kompleksnya situasi di middle-east, pemerintah Prabowo-Gibran dapat mengupayakan kerjasama lebih erat dengan negara-negara penghasil minyak utama, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk memastikan pasokan tetap stabil. Pemerintah juga bisa memperluas kerjasama dalam bentuk investasi bilateral yang saling menguntungkan di sektor energi.
Peningkatan aktivitas ekonomi China berpotensi meningkatkan permintaan minyak global. Melalui kerjasama yang lebih erat, terutama di sektor manufaktur dan infrastruktur, Indonesia bisa memanfaatkan permintaan tinggi dari China sebagai basis untuk mempercepat pembangunan domestik dan menciptakan lapangan kerja baru.
4. Pengembangan infrastruktur energi dalam negeri
Dengan fokus pada ketahanan energi, Prabowo-Gibran bisa mempercepat proyek kilang minyak yang dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar olahan. Selain itu, pengembangan jaringan distribusi energi yang lebih efisien bisa mengurangi ketimpangan akses energi di berbagai wilayah.
Memperkuat industri hilir di sektor minyak dan gas dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
5. Diplomasi dan kebijakan luar negeri proaktif
