Peningkatan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil. Pemerintah perlu membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah yang kurang berkembang untuk membuat kondisi kerja lebih layak bagi dokter, sehingga mereka mau ditempatkan di sana.
Penguatan program dokter wajib atau ikatan dinas. Program ini bisa digunakan untuk memastikan dokter baru yang telah menerima subsidi pendidikan bersedia bekerja di daerah terpencil selama beberapa tahun sebagai bagian dari kewajiban mereka.
Kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM. Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan perusahaan swasta dapat mendukung penyediaan fasilitas kesehatan dan program pelayanan kesehatan di daerah yang kurang terlayani.
6. Peran kebijakan yang holistik dan berkelanjutan
Solusi atas masalah ketimpangan distribusi dokter memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan jumlah dokter harus dibarengi dengan kebijakan struktural yang memadai, termasuk regulasi untuk pemerataan distribusi dan pembangunan infrastruktur kesehatan di seluruh wilayah.
Intervensi pemerintah, baik di level nasional maupun daerah, harus terkoordinasi dengan baik untuk menciptakan insentif dan kondisi yang mendukung bagi dokter agar mau dan mampu bekerja di seluruh Indonesia.
Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, kebijakan kesehatan di Indonesia dapat lebih efektif dalam mengatasi kekurangan dan ketimpangan distribusi dokter, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh negeri.
Lihat :
https://www.antaranews.com/berita/4398373/h-5-pelantikan-ini-17-program-prioritas-prabowo-gibran
