Diplomasi Indonesia di era baru dalam tempo dekat ini
Di masa Kepresidenan Prabowo Soebianto nanti, kemungkinan besar akan ada beberapa perubahan dalam gaya dan pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia, meskipun garis besar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif kemungkinan akan tetap dipertahankan.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran gaya diplomasi di bawah kepemimpinan Prabowo :
1. Pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Prabowo memiliki latar belakang militer dan dikenal memiliki pandangan kuat tentang keamanan nasional dan pertahanan. Kebijakan luar negeri kemungkinan besar akan lebih fokus pada memperkuat keamanan, stabilitas regional, dan kedaulatan, termasuk di wilayah-wilayah sengketa seperti Natuna. Ini bisa berarti pendekatan yang lebih tegas terhadap isu-isu yang terkait dengan kepentingan nasional.
Prabowo kemungkinan akan mengutamakan diplomasi ekonomi dan kerjasama dengan negara-negara besar untuk mendorong investasi dan pembangunan di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi sikap terhadap isu internasional tertentu dengan mengambil pendekatan yang lebih pragmatis, terutama dalam menjalin hubungan dengan kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat.
2. Kemungkinan pendekatan yang lebih seimbang terhadap konflik Israel-Arab Palestina.
Prabowo mungkin mengambil pendekatan yang lebih moderat dan pragmatis dalam menanggapi konflik Arab-Palestina-Israel, dengan mengurangi retorika yang terlalu berpihak atau emosional. Meskipun dukungan untuk Arab-Palestina tetap ada, mungkin akan ada upaya untuk lebih seimbang dan fokus pada solusi konkret serta perdamaian yang dapat diterima semua pihak.
Meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Prabowo dapat saja mendorong pendekatan yang lebih terbuka dalam menjajaki upaya diplomatik non-formal atau berbasis dialog yang bisa memajukan posisi Indonesia sebagai mediator yang lebih netral di kancah internasional.
3. Respons terhadap tantangan regional, khususnya Laut China Selatan.
Dalam menghadapi isu Laut China Selatan, Prabowo mungkin akan mengambil sikap yang lebih tegas untuk menegakkan kedaulatan di Natuna. Ini bisa berarti peningkatan anggaran pertahanan atau memperkuat kehadiran militer di wilayah tersebut, serta upaya diplomasi yang lebih keras untuk menanggapi pelanggaran oleh China.
