Ada beberapa poin penting yang bisa dipertimbangkan terkait pandangan ini. Dalam teori pemerintahan, hubungan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dapat diimplementasikan dengan efektif di tingkat daerah. Jika seorang gubernur memiliki pandangan yang berbeda secara signifikan atau bahkan berseberangan dengan kebijakan pusat, ini bisa menciptakan ketegangan yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan di daerahnya.
Kritik Fahri Hamzah menyoroti pentingnya keseimbangan antara kerjasama dengan pusat dan otonomi daerah. Seorang gubernur perlu memiliki kemampuan untuk menavigasi kedua aspek ini agar dapat melayani masyarakat dengan efektif, terlepas dari dinamika politik yang ada.
Tanpa harus galau dengan wacana tersebut, kendati ada tanda-tanda Anies Baswedan mulai kehilangan dukungan dari beberapa partai, termasuk PKS, ini belum berarti Ridwan Kamil akan melawan kotak kosong dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Situasi politik masih dinamis, dan beberapa faktor perlu dipertimbangkan.
Meskipun PKS mulai membuka opsi untuk mendukung Ridwan Kamil, Anies masih memiliki dukungan kuat dari Nasdem, dan partai lain seperti PKB masih belum memutuskan arah dukungan mereka. Ini menunjukkan Anies belum sepenuhnya ditinggalkan dan masih mungkin menjadi pesaing utama Ridwan Kamil.
Selain Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, partai-partai politik besar lainnya mungkin akan mengusung kandidat lain yang kuat, terutama jika mereka melihat peluang untuk menang dalam kontestasi yang kompetitif. Gerindra, misalnya, telah mengindikasikan dukungan untuk Ridwan Kamil, tetapi partai-partai lain mungkin masih mempertimbangkan opsi-opsi mereka.
Politik koalisi di Indonesia sangat cair, dan dukungan dapat berubah seiring waktu. Ridwan Kamil mungkin mendapatkan dukungan yang kuat, tetapi masih ada waktu bagi kandidat lain untuk membentuk koalisi dan bersaing secara efektif.
Mengenai kekhawatiran RK bakal melawan kotak kosong. Ini biasanya terjadi ketika hanya ada satu calon yang secara signifikan lebih kuat dan tidak ada penantang yang layak. Mengingat profil tinggi baik Ridwan Kamil maupun Anies, serta dinamika partai yang kompleks, kemungkinan besar kita akan melihat persaingan yang ketat ketimbang melihat kotak kosong.
Jadi, sementara ada potensi Ridwan Kamil bisa mendapatkan dukungan besar, skenario melawan kotak kosong tampaknya masih jauh dari kenyataan pada tahap ini.
Dari celah ini kemungkinan PDIP akan beralih total untuk mengusung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Itu pun belum ada indikasi resmi yang kuat dari partai tersebut.
Ahok memang memiliki rekam jejak yang kuat sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, meskipun masa jabatannya berakhir dengan kontroversi dan kasus hukum. PDIP bisa saja balik kanan gerak untuk mempertimbangkan Ahok sebagai calon yang sudah terbukti mampu memimpin Jakarta dengan baik, terutama dalam hal infrastruktur dan administrasi pemerintahan.
PDIP memiliki kepentingan besar dalam menjaga posisi mereka di DKI Jakarta, yang merupakan salah satu propinsi terpenting di Indonesia. Jika dukungan terhadap Anies mulai melemah dan Ridwan Kamil mendapatkan momentum, PDIP mungkin merasa perlu menempatkan calon yang kuat dan populer untuk bersaing, dan Ahok bisa menjadi pilihan yang menarik dari perspektif ini.
