Perkembangan terbaru terkait dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta pada Pilkada 2024 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Partai Nasdem secara resmi telah mendukung Anies untuk maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Dukungan ini diberikan tanpa syarat, namun Nasdem menegaskan calon wakil gubernur yang akan mendampingi Anies tidak boleh berasal dari partai tersebut. Anies diberi kebebasan penuh untuk memilih pasangan politiknya dan harus menentukan pasangannya sebelum 22 Agustus 2024.
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Anies. PKS sebelumnya mendukung Anies dan memasangkan dia dengan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Tetapi, karena adanya keterlambatan dalam pembentukan koalisi dan strategi politik lainnya, PKS sekarang membuka opsi untuk mendukung calon lain, seperti Ridwan Kamil, yang kemungkinan besar akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
PDIP sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan mendukung Anies. Spekulasi PDIP bisa saja mendukung Anies masih sebatas rumor, dan hingga saat ini, partai tersebut belum memberikan indikasi resmi mengenai sikap mereka terhadap Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Situasi ini menunjukkan dukungan politik terhadap Anies masih belum sepenuhnya stabil, dan koalisi serta strategi politik masih terus berkembang seiring mendekatnya pemilihan. Inilah repotnya koalisi tiket itu. He He ..
Jelang Pilkada Jakarta, saat peluit wasit belum ditiup pun sudah terasa seperti miniatur dari Pilpres. Maklumlah, Jakarta memiliki posisi strategis dan simbolis yang tinggi, baik secara politik maupun ekonomi, sehingga kandidat yang maju dalam Pilkada DKI biasanya adalah tokoh nasional dengan pengaruh besar. Anies Baswedan, sebagai mantan gubernur dan mantan menteri, merupakan salah satu contoh di mana Pilkada terasa "seheboh" Pilpres.
Banyak yang mulai menyoal apakah sistem Pilkada perlu diubah untuk mengurangi ketegangan politik dan polarisasi yang mirip dengan Pilpres. Beberapa pengamat dan politisi berpendapat format dan mekanisme Pilkada mungkin perlu disesuaikan. Misalnya, dengan meningkatkan peran partai politik dalam seleksi calon atau mengubah mekanisme kampanye agar tidak terlalu mahal dan kompetitif seperti Pilpres.
Selain itu, ada juga yang mengusulkan perubahan bisa dilakukan dengan menyesuaikan jadwal Pilkada agar tidak terlalu berdekatan dengan Pilpres, atau meninjau kembali aturan mengenai koalisi partai dan pencalonan untuk mengurangi dinamika politik yang terlalu intens.
Dalam konteks ini, perdebatan mengenai perlunya perubahan sistem Pilkada masih berlangsung, dan keputusan apapun akan membutuhkan konsensus politik serta evaluasi dari dampak jangka panjang terhadap demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.
Fahri Hamzah mengemukakan kritik yang menarik tentang posisi gubernur sebagai bagian dari pemerintah pusat. Menurutnya, jika seorang gubernur seperti Anies Baswedan di masa lalu cenderung bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka hal ini bisa menghambat kemampuannya untuk melayani warga dengan baik.Â
