Pemerintah bisa saja memberikan dukungan simbolis terhadap upaya pengakuan ini, misalnya dengan mengeluarkan pernyataan resmi atau memfasilitasi diskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut, misalnya mempromosikan rekonsiliasi nasional yang lebih luas, termasuk langkah-langkah non-formal untuk mengakui penderitaan korban Kudatuli; melakukan dialog dengan pihak militer dan partai politik untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama dalam menjelang transisi kekuasaan.
Kemungkinan Jokowi mengakomodasi permintaan PDIP terkait pengakuan Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat sangat dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik dan pertimbangan sensitivitas terhadap peralihan kekuasaan ke Prabowo. Meski ada tekanan dari PDIP, pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai kepentingan politik dan menjaga stabilitas nasional. Langkah konkret untuk mengakui Kudatuli mungkin tidak akan dilakukan secara penuh dalam jangka pendek, namun pemerintah bisa mengambil langkah simbolis atau mendukung inisiatif rekonsiliasi yang lebih luas.
Keputusan ini akan sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang terlibat dan merespons tuntutan publik untuk penegakan HAM dan keadilan sejarah. Pengakuan ini, jikapun harus dilakukan, harus dirancang secara hati-hati untuk meminimalkan risiko konflik dan polarisasi lebih lanjut.
Apa boleh buat, Kudatuli 1996 belum bisa difinalkan sebagai Hari Kelam Nasional menuju fajar nan cerah di negeri nyiur melambai ini.
Joyogrand, Malang, Mon', July 29, 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
