Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan organisasi sosial untuk menyediakan program konseling dan dukungan bagi keluarga guna mengurangi angka perceraian.
Perlunya pembentukan badan independen yang dapat menyatukan standar etika dan memastikan kepatuhan oleh semua versi Peradi untuk meningkatkan profesionalisme.
Program mentoring bagi lawyer junior oleh lawyer senior dapat membantu meningkatkan pengalaman dan keahlian mereka dalam menangani kasus.
Pengadilan dapat menerapkan sistem rotasi dan distribusi kasus yang lebih adil untuk memberi kesempatan kepada lebih banyak lawyer untuk beracara.
Pembentukan badan pengawas yang independen dan penggunaan teknologi untuk memantau proses peradilan dapat mengurangi potensi konspirasi dan meningkatkan transparansi.
Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi pengadilan agar proses peradilan lebih efisien dan transparan.
MCW dan organisasi pengawas lainnya harus diberikan dukungan untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif dan bebas dari intervensi.
Industri hukum di Malang Raya memiliki potensi besar untuk berkembang jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan baik. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi profesi hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan Malang Raya dapat menjadi model bagi pengembangan industri hukum di daerah lain.
Joyogrand, Malang, Mon', June 24, 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
