Prabowo, Kokpit dan Assets Warga eks Timtim  Yang Tertinggal di Timor Timur
Organisasi Kokpit, atau Korban Kekerasan Politik Timor Timur, adalah sebuah kelompok yang terdiri dari para penyintas dan korban kekerasan yang terjadi selama konflik di Timor Timur, terutama pada periode sebelum dan sesudah referendum kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999.
Kokpit dibentuk setelah Timor Timur lepas dari Indonesia pada akhir tahun 1999. Organisasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan dukungan kepada para korban kekerasan politik yang dialami selama konflik di wilayah tsb.
Tujuan utama Kokpit adalah memperjuangkan hak-hak korban kekerasan politik, termasuk mendapatkan keadilan dan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami. Organisasi ini juga berupaya untuk mengadvokasi perlindungan HAM dan mempromosikan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Kokpit terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti memfasilitasi warga eks Timor Timur yang kehilangan hak kepemilikan tanah dan rumah serta harta benda lainnya di Timor Timur, mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga HAM baik di tingkat nasional maupun internasional. Kokpit juga mengadakan berbagai acara dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan yang terjadi dan pentingnya keadilan bagi para korban.
Salah satu fokus utama Kokpit adalah memperjuangkan keadilan bagi para korban kekerasan politik.
Kokpit bekerja dalam situasi yang kompleks mengingat hubungan yang sensitif antara Indonesia dan Timor Timur pasca kemerdekaan. Mereka harus menavigasi antara tuntutan keadilan bagi korban dan realitas politik yang ada di Indonesia dan Timor Timur.
Prabowo
Dalam Pilpres Pebruari lalu Prabowo Soebianto terpilih sebagai Presiden Indonesia, pertanyaan terpenting disini adalah terkait korban kekerasan politik di Timor Timur, termasuk perjuangan organisasi seperti Kokpit. Apakah Prabowo akan peduli sepenuhnya terhadap masalah warga eks Timor Timur yang kini bahkan sudah lama diperjuangkan Kokpit.
Prabowo memiliki sejarah keterlibatan di Timor Timur sebagai seorang perwira militer selama masa konflik. Dia terlibat dalam operasi militer di wilayah tsb dan juga dikaitkan dengan pembentukan milisi pro-integrasi seperti Gadapaksi. Oleh karena itu, masa lalunya di Timor Timur akan menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan dan respons terhadap isu-isu yang berkaitan dengan korban kekerasan politik di sana.
Sebagai Presiden, Prabowo akan berada di bawah pengawasan ketat terkait komitmennya terhadap HAM. Jika ia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap reformasi HAM, ada kemungkinan pemerintahannya akan lebih responsif terhadap tuntutan ganti rugi dan rekonsiliasi yang diajukan oleh organisasi seperti Kokpit.
Kebijakan resmi pemerintah terhadap korban kekerasan politik dan kompensasi atas kerugian harta benda akan menjadi kunci. Pemerintah di masa lalu telah menunjukkan sikap beragam terhadap isu ini, jadi perlu dilihat apakah Prabowo akan mengadopsi pendekatan yang lebih progresif atau tetap pada kebijakan yang ada.
Tekanan dari komunitas internasional dan organisasi HAM bisa memainkan peran penting dalam mendorong pemerintah untuk menangani isu-isu yang diangkat oleh Kokpit. Selain itu, dukungan dari masyarakat sipil dan LSM di Indonesia juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Prabowo mungkin akan mempertimbangkan untuk membuka dialog dengan organisasi seperti Kokpit sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional. Ini bisa termasuk pembentukan komisi khusus atau badan lain yang bertugas menangani klaim kompensasi dan penyelesaian aset yang tertinggal.
Banyak yang akan bergantung pada prioritas pemerintahan Prabowo. Jika isu-isu HAM dan penyelesaian konflik masa lalu masuk dalam agenda utamanya, kemungkinan besar perjuangan Kokpit akan mendapatkan perhatian lebih.
Meskipun ada tantangan mengingat sejarah dan latar belakang Prabowo, masih ada peluang bagi Kokpit untuk memperjuangkan hak-hak mereka di bawah pemerintahan baru, terutama jika ada tekanan yang cukup dari masyarakat sipil dan komunitas internasional serta komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah HAM, Assets yang tertinggal di Timor Timur dan keadilan sejarah.
Perjuangan Kokpit sudah cukup lama. Respon pemerintah sejak awal pendiriannya beragam. Boleh dibilang mulai zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman Esbeye dan zaman Jokowi, semua aspirasi Kokpit sudah disampaikan, tapi respon pemerintah hanya sekadar pas-pasan, artinya belum sampai pada klimaksnya bahwa pemerintah harus mengganti rugi semua rumah dan assets warga, termasuk harta benda lainnya yang tertinggal disana.
Sebagai catatan, pemerintah sudah pernah memberikan ganti rugi kepada warga korban Lapindo di Jatim, sementara untuk Kokpit tidak seperti itu.
Perjuangan panjang Kokpit untuk mendapatkan ganti rugi atas aset yang tertinggal di Timor Timur tidak bisa tidak haruslah menetapkan strategi yang lebih kuat dan terkoordinasi, terutama mengingat respon pemerintah yang masih belum memadai.
Beberapa langkah dan strategi yang bisa diambil oleh Kokpit
1. Pendekatan Hukum
Mengajukan gugatan hukum bisa menjadi salah satu langkah strategis. Kokpit dapat menggandeng lembaga hukum yang berpengalaman dalam kasus HAM dan sengketa aset untuk memperjuangkan kasus ini di pengadilan. Mengumpulkan bukti-bukti kuat dan kesaksian dari para korban akan sangat membantu dalam memperkuat kasus ini.
2. Lobi Politik
Meningkatkan lobi politik dengan mendekati anggota parlemen, khususnya mereka yang memiliki perhatian terhadap isu-isu HAM dan keadilan sosial. Kokpit dapat mencoba untuk membangun koalisi dengan partai-partai politik atau anggota legislatif yang memiliki visi dan misi yang sejalan.
3. Kampanye Publik
Meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye media, baik media sosial, media cetak, maupun televisi. Menggunakan kisah-kisah pribadi para korban dan dampak jangka panjang dari kehilangan aset dapat menarik simpati publik dan menekan pemerintah untuk bertindak lebih konkret.
4. Kolaborasi dengan LSM dan Organisasi Internasional
Menggandeng LSM lokal dan internasional yang fokus pada HAM dan keadilan transisional dapat memberikan dukungan moral dan praktis. Organisasi internasional sering kali memiliki akses dan pengaruh yang dapat membantu mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional.
5. Tekanan Internasional
Apabila dipandang perlu, Kokpit bisa saja membawa isu ini ke forum internasional, seperti Komisi HAM PBB atau organisasi internasional lainnya, dapat memberikan tekanan tambahan kepada pemerintah Indonesia. Dukungan dari komunitas internasional sering kali mampu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih proaktif.
6. Dokumentasi dan Publikasi
Mempublikasikan laporan yang mendokumentasikan kasus-kasus kehilangan aset, termasuk data detail tentang aset-aset yang tertinggal, pemiliknya, dan kerugian yang dialami. Laporan ini bisa disebarluaskan kepada media, pemerintah, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran dan menekan pemerintah agar mengambil tindakan.
7. Dialog dengan Pemerintah
Membuka kembali dialog dengan pemerintah secara berkelanjutan, khususnya dengan administrasi yang baru di bawah Prabowo. Menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis dan menawarkan solusi yang konkret bisa membantu memfasilitasi proses ini.
8. Aksi Demonstrasi Damai
Mengorganisir aksi demonstrasi damai untuk menunjukkan solidaritas dan menuntut perhatian pemerintah. Aksi ini bisa menarik perhatian media dan publik, serta menambah tekanan pada pemerintah untuk merespon tuntutan secara serius.
Dengan menggabungkan berbagai strategi ini, Kokpit bisa memperkuat posisinya dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah, serta mencapai tujuan akhir mereka dalam mendapatkan ganti rugi yang adil untuk aset yang tertinggal di Timor Timur.
Joyogrand, Malang, Tue', May 21, 2024
