Mengajukan gugatan hukum bisa menjadi salah satu langkah strategis. Kokpit dapat menggandeng lembaga hukum yang berpengalaman dalam kasus HAM dan sengketa aset untuk memperjuangkan kasus ini di pengadilan. Mengumpulkan bukti-bukti kuat dan kesaksian dari para korban akan sangat membantu dalam memperkuat kasus ini.
2. Lobi Politik
Meningkatkan lobi politik dengan mendekati anggota parlemen, khususnya mereka yang memiliki perhatian terhadap isu-isu HAM dan keadilan sosial. Kokpit dapat mencoba untuk membangun koalisi dengan partai-partai politik atau anggota legislatif yang memiliki visi dan misi yang sejalan.
3. Kampanye Publik
Meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye media, baik media sosial, media cetak, maupun televisi. Menggunakan kisah-kisah pribadi para korban dan dampak jangka panjang dari kehilangan aset dapat menarik simpati publik dan menekan pemerintah untuk bertindak lebih konkret.
4. Kolaborasi dengan LSM dan Organisasi Internasional
Menggandeng LSM lokal dan internasional yang fokus pada HAM dan keadilan transisional dapat memberikan dukungan moral dan praktis. Organisasi internasional sering kali memiliki akses dan pengaruh yang dapat membantu mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional.
5. Tekanan Internasional
Apabila dipandang perlu, Kokpit bisa saja membawa isu ini ke forum internasional, seperti Komisi HAM PBB atau organisasi internasional lainnya, dapat memberikan tekanan tambahan kepada pemerintah Indonesia. Dukungan dari komunitas internasional sering kali mampu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih proaktif.
6. Dokumentasi dan Publikasi
Mempublikasikan laporan yang mendokumentasikan kasus-kasus kehilangan aset, termasuk data detail tentang aset-aset yang tertinggal, pemiliknya, dan kerugian yang dialami. Laporan ini bisa disebarluaskan kepada media, pemerintah, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran dan menekan pemerintah agar mengambil tindakan.
